Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

SPPG MBG Bermasalah Dihentikan, Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Muhammad Aufal Fresky • Senin, 29 September 2025 | 11:06 WIB
Program MBG ini digelar serentak di 14 Posyandu se-Kelurahan Rejosari Kota Semarang. Sasaran utamanya cukup luas. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang berisiko stunting (2/7/2025).
Program MBG ini digelar serentak di 14 Posyandu se-Kelurahan Rejosari Kota Semarang. Sasaran utamanya cukup luas. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang berisiko stunting (2/7/2025).

KALTIMPOST.ID, Pemerintah menekankan keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu (28/9/2025).

“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis. Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis. Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” ungkap Zulhas, seperti yang dilansir JawaPos.com.

Zulhas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sejumlah insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saya sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” terangnya.

Tidak hanya itu, ia menambahkan, langkah yang ditempuh meliputi penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ucap Zulhas.

Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

“Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman. (*)

Editor : Almasrifah
#SLHS #keselamatan anak #Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi #Makan Bergizi Gratis #zulkifli hasan #Mbg