KALTIMPOST.ID, Pemerintah memberikan waktu dalam hitungan minggu agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pasalnya, hanya 34 dari 8.583 SPPG yang memiliki SLHS.
"Secepatnya, secepatnya. Mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS," tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu malam (28/9/2025), dikutip dari laman JawaPos.com.
Prasetyo memastikan, Presiden Prabowo sangat memantau pelaksanaan program MBG. Setelah melakukan rapat koordinasi berkaitan MBG, lanjut Prasetyo, diduga pemicu dari masifnya kasus keracunan karena bakteri.
"Dari beberapa sampel yang sudah selesai, itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Salah satunya juga kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan Presiden Prabowo sangat mencermati program MBG.
Karena itu, dirinya memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait MBG di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Minggu (28/9).
“Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis. Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis. Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” ucap Zulhas.
Perhatian Prabowo terhadap insiden yang terjadi di sejumlah SPPG sangat serius. Zulhas juga menegaskan, atas petunjuk dan arahan Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus.
Sementara itu, langkah yang ditempuh meliputi penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah. Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).
“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ujar Zulhas. (*)
Editor : Almasrifah