KALTIMPOST.ID, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, H. Ali Mujahidin mengucapkan selamat atas terpilihnya Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Muktamar tersebut diketahui berakhir saling klaim kemenangan secara aklamasi antara Kubu Muhamad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Seperti yang dilansir laman JawaPos.com., pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, awalnya mengumumkan kemenangan Mardiono sebagai ketua umum terpilih.
Amir mengklaim, Mardiono didukung oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara.
Terkait hal tersebut, Ali Mujahidin juga menyebut Mardiono tidak hanya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi, tetapi juga dinilai berhasil menyelamatkan partai berlambang ka’bah tersebut.
“Terima kasih atas kegigihan Pak Mardiono menjaga Muktamar PPP dari upaya-upaya kotor yang ingin merusak citra partai,” ungkap Ali.
Kendatipun demikian, ia mengaku menyesal atas kekisruhan yang sempat mewarnai prosesi muktamar PPP.
Ia menambahkan bahwa Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi sehingga harus dijaga kehormatannya.
Menurutnya, tidak ada ajaran Rasulullah SAW yang membenarkan membuat huru-hara atau merusak musyawarah.
Selain itu, ia juga mengimbau semua kader dan simpatisan PPP untuk bersyukur karena partai ka'abah kini dipimpin sosok yang berkomitmen menjaga kebersihan partai dari praktik politik kotor.
“Dengan Pak Mardiono, kita harap PPP kembali solid dan dipercaya umat,” tutupnya.
Sekadar tambahan informasi, fenomena saling klaim kemenangan yang terjadi di Muktamar X ini mengulang sejarah dualisme kepemimpinan di tubuh partai ka’bah. Pada 2014, menjelang Pilpres, konflik serupa juga terjadi.
Kala itu, Romahurmuziy menolah sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto.
Romy, sapaannya, lantas menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat, hingga akhirnya Suryadharma Ali diturunkan dari kursi ketua umum.
Masih di tahun yang sama, dualisme kembali mencuat lewat dua Muktamar yang digelar kubu Romy dan Djan Faridz.
Muktamar Ancol pada 2 November 2014 menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya pada 15–19 Oktober 2014 memilih Romy.
Dualisme itu baru selesai pada 2017 setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan melalui Peninjauan Kembali (PK) bahwa kepemimpinan Romy yang sah.
Putusan tersebut sebelumnya didahului oleh Muktamar islah yang digelar pada 2016 di Jakarta. ***
Editor : Dwi Puspitarini