KALTIMPOST.ID, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kondisi bangunan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil menyusul insiden ambruknya musala di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan banyak korban jiwa.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10) malam.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan pentingnya melakukan audit total terhadap kelayakan struktur bangunan ponpes, terutama yang dibangun tanpa pengawasan teknis yang memadai.
“Bangunan pesantren harus menjadi tempat aman bagi para santri. Pemerintah tidak boleh menunggu insiden berikutnya baru bertindak,” tegas Prabowo.
Presiden juga meminta agar Kementerian PUPR, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah turut dilibatkan dalam program pembenahan ini.
Tujuannya, memastikan seluruh pesantren di Indonesia memenuhi standar keamanan konstruksi serta mendapatkan bantuan teknis dan finansial jika diperlukan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan pemerintah adalah memetakan ponpes yang berpotensi memiliki bangunan tidak layak.
Setelah itu, tim lintas kementerian akan turun langsung untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan.
Selain perbaikan fisik, pemerintah juga berencana menyusun pedoman nasional pembangunan ponpes agar setiap proses pembangunan, renovasi, maupun perluasan dilakukan sesuai aturan dan diawasi secara teknis.
Tragedi ambruknya musala di Ponpes Al-Khoziny menjadi perhatian nasional.
Insiden tersebut menyebabkan puluhan santri meninggal dunia dan banyak lainnya luka-luka. Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan santunan dan layanan kesehatan penuh.
Langkah cepat Presiden ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Banyak kalangan menilai, audit menyeluruh terhadap bangunan ponpes sangat mendesak dilakukan mengingat banyaknya pondok yang berdiri tanpa perencanaan struktur yang matang.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh santri dapat belajar dan beribadah dengan aman, tanpa rasa khawatir terhadap kondisi bangunan di lingkungan pesantren.
Editor : Hernawati