Cak Imin Jalan Duluan, Purbaya Masih Tunggu Proposal: Ada Apa di Balik Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny?

 

KALTIMPOST.ID, Polemik soal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merenovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo terus bergulir.

Di satu sisi, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah melangkah cepat dengan menandatangani kesepakatan lintas kementerian untuk memperkuat infrastruktur pesantren.

Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya belum menerima proposal resmi terkait permohonan dana tersebut.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10).

“Begitu nanti lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” tambahnya.

Purbaya juga mengaku sempat menerima pesan singkat dari seseorang yang meminta agar dana APBN tidak digunakan untuk merenovasi pesantren tersebut.

 Baca Juga: Update Info TPG Triwulan 3: Masuk Ke Tahap Kedua, Tapi Tak Semua Guru Langsung Cair. Simak Penjelasannya

“Udah ada tuh yang WA saya, jangan katanya. Nanti yang lain iri,” ujarnya dengan nada ringan.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi apakah pembangunan kembali pesantren yang ambruk itu akan didanai melalui APBN atau tidak.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Cak Imin memimpin penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kesepakatan yang digelar di Kantor Kemenko PM, Jakarta (14/10/2025) itu diberi tajuk “Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.”

“Ini bentuk kehadiran negara untuk pesantren sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto,” kata Cak Imin.

 Baca Juga: Isu Data Bansos PKH dan BPNT Sempat Hilang Dari Sistem, Kemensos Pastikan Bansos Tidak Dibatalkan

Ia menjelaskan, Kementerian PU akan memastikan keamanan bangunan, Kemenag menjadi fasilitator pembinaan pesantren, dan Kemendagri memastikan pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pesantren.

“Audit menyeluruh dan mitigasi harus dilakukan. Ini sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, agar proses belajar di pesantren bisa tetap kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny menjadi “wake-up call” bagi pemerintah untuk memperhatikan keselamatan ribuan santri di seluruh Indonesia.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah nggak boleh diam saja,” tegas Cak Imin. ***

Editor : Dwi Puspitarini