KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandai perubahan besar dalam paradigma ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia kini tengah bergeser dari model kapitalisme swasta seperti yang diterapkan Sri Mulyani menuju sistem kapitalisme negara yang lebih berani melakukan intervensi ekonomi.
“Bu Sri Mulyani itu mazhab kapitalisme swasta: disiplin, prudent, dan percaya mekanisme pasar. Pak Purbaya ini kapitalisme negara: negara cawe-cawe, ikut memutar ekonomi,” kata Harris dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, meski keduanya sama-sama berpijak pada ekonomi pasar, perbedaan terlihat dari sejauh mana negara berani ikut campur dalam kebijakan ekonomi. Salah satu contohnya, keputusan pemerintah menyalurkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum untuk menjaga likuiditas keuangan.
“Kalau Purbaya bisa menjembatani dua kutub itu, kita akan sampai di tengah: ekonomi Pancasila,” ujarnya.
Harris mengingatkan agar penggunaan dana tersebut diawasi secara ketat agar benar-benar tersalurkan ke sektor riil. “Ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, masyarakat ikut menanggung. Jadi harus dikawal agar benar-benar masuk ke sektor riil, bukan hanya parkir di surat berharga,” katanya.
Selain itu, Harris juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik oleh pejabat ekonomi. “Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Salah bicara sedikit bisa bikin pasar bergejolak,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan aktif Purbaya sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi nasional. “Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Keberanian fiskal harus diiringi kejujuran dan akuntabilitas,” kata Harris menutup.
Editor : Thomas Priyandoko