KALTIMPOST.ID, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman membantah anggapan bahwa kenaikan harga beras disebabkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Ia mengatakan, langkah Bulog justru menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani untuk menjaga harga.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo itu gabah Rp 6.500 per kilogram. Tapi tidak semuanya. Kemampuan Bulog hanya sekitar 8 persen. Makanya ada yang bilang harga naik karena Bulog menyerap banyak. Padahal yang diserap cuma 8 persen, sisanya 92 persen oleh swasta,” ujar Amran usai Konferensi Pers Satu Tahun Pembangunan Pertanian, di Jakarta, Rabu (22/10/2025), seperti yang dilansir JawaPos.com.
Ia juga menuturkan, pemerintah kini tengah serius mengendalikan fluktuasi harga beras di pasaran. Langkah intervensi, tambah Amran, dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog, serta pengawasan langsung ke lapangan lewat Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025.
“Kami sudah turunkan tim intervensi harga dan intervensi SPHP di daerah-daerah dengan harga tinggi,” ujarnya.
Hingga 20 Oktober 2025, Bulog telah menyerap beras dalam negeri sebesar 3,002 juta ton atau sekitar 8,74 persen dari total produksi nasional yang mencapai 34,34 juta ton.
Capaian tersebut membuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di titik tertinggi dalam sejarah.
“Ini salah paham. Dibilang harga naik karena Bulog menyerap banyak, padahal stok CBP kita justru tertinggi sejak 1969. Atas perintah Presiden, tahun ini kita ditargetkan bisa mencapai 4,2 juta ton pada Juni,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, faktor yang membuat harga beras di pasaran masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bukan disebabkan kebijakan pemerintah, melainkan adanya permainan di rantai pasok.
“Ini bukan sekadar mekanisme pasar. Di tengahnya ada middle man yang memainkan harga dan tidak mencintai merah putih,” tegasnya.
Menurut Amran, situasi ini mirip dengan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, ketika harga sempat melonjak padahal pasokan nasional berlimpah.
“Sama seperti beras. FAO dan BPS mencatat, produksi beras Indonesia tahun ini sangat tinggi,” imbuhnya.
Pemerintah, tambah Amran, akan bersikap tegas terhadap para pelaku yang mempermainkan harga pangan.
“Sekarang sudah ada fakta, sudah ada bukti. Pupuk, tersangka puluhan. Beras, 41 tersangka. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan Panel Harga Pangan, kondisi harga beras menunjukkan perbaikan. Daerah yang memiliki harga beras premium sesuai HET meningkat dari 98 kabupaten/kota di awal September menjadi 114 kabupaten/kota pada pertengahan Oktober, atau naik 16,32 persen.
Sementara untuk beras medium, daerah yang harganya sesuai HET juga naik dari 252 menjadi 290 kabupaten/kota, atau tumbuh 15,07 persen.
“Pangan ini bukan urusan kecil. Kalau pangan bermasalah, negara pun bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden,” tutup Amran.
Editor : Hernawati