KALTIMPOST.ID-Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) sekaligus pengamat energi Ali Ahmudi Achyak mengatakan, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki sektor energi nasional.
Seperti yang dilansir laman JawaPos.com, ia menilai, meski situasi penuh tantangan, pemerintah mulai membangun pondasi menuju ketahanan energi yang berdaulat dan berkelanjutan.
“Saya melihat ada perubahan lah ya dari sektor energi. Ada perubahan di mana upaya untuk kembali memperbaiki sektor energi itu ada peningkatan,” ujar Ali, Kamis (30/10).
Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam tahun pertama ini bukan sepenuhnya akibat kebijakan pemerintahan sekarang.
Ali mencontohkan berbagai masalah di sektor energi seperti kontrak kerja, kontrak dagang, maupun persoalan korupsi di BUMN energi yang menurutnya merupakan warisan dari masa lalu. Meski demikian, ia menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperbaiki keadaan.
Di sisi lain, pemerintahan saat ini juga mulai melirik pengembangan energi terbarukan untuk mendudung Net Zero Emission (NZE). Salah satunya mengenai perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana 75 persen tambahan listrik di Indonesia akan berbasis energi terbarukan.
“RUPTL yang 75 persen diminta energi terbarukan. Tapi yang agak saya sayangkan adalah, kenapa 71 persen-nya diarahkan untuk swasta begitu. Apakah swasta boleh ikutan? Ya boleh. Tapi tetap yang dominan seharusnya BUMN,” kata Ali.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan amanat konstitusi bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Artinya negara harus dominan. Negara enggak bisa dikalahkan oleh swasta,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menegaskan kembali peran negara di sektor strategis, termasuk energi dan pertambangan.
“Yang menguasai listrik adalah negara dan negara menugaskan kepada PLN. Yang menguasai sektor migas adalah negara, negara menugaskan Pertamina. Yang menguasai sektor pertambangan adalah negara, negara punya Inalum, punya segala macamnya kan seperti itu,” jelasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko