KALTIMPOST.ID, Mengemukanya nama Soeharto dalam 40 nama yang diusulkan Kementerian Sosial ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional memantik penolakan publik.
Bagi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), usulan Kementerian Sosial itu tak hanya memercik kontroversi, tapi juga merupakan pengkhianatan atas semangat reformasi di Indonesia. “Kami menolak tegas wacana pemberian gelar tersebut ke mantan Presiden RI Soeharto,” tulis KIKA dalam rilis resminya, 1 November 2025.
Tiga dekade memimpin, dari 1966 hingga 1998, pemerintahan Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto meninggalkan sejarah yang menjadi luka bangsa Indonesia. Dari KKN, pembungkaman kebebasan pers, sampai pelemahan institusi.
“Kekuasaan berjalan dengan kekerasan dari negara, pembungkaman kebebasan bersuara, dan praktik korupsi yang sistemik,” lanjut KIKA.
Selama berkuasa, Soeharto punya daftar penjang pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dimulai dari Perisitiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (1982-1985), Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari di Lampung (1989), Operasi Militer di Aceh (1989-1998), Rumoh Geundong dan Pos Sattis, Penghilangan Paksa Aktivis (1997-1998), Hingga kerusuhan 1998-1999 yang disertai insiden Trisakti, Semanggi I dan II.
Di mata dunia, Transparency Internasional bahkan menobatkan Soeharto jadi pemimpin paling korup di dunia dengan estimasi penggelapan dana publik mencapai USD15-35 miliar.
Wacana tersebut, menurut KIKA, merupakan sebuah ironi. Karena di lain sisi, Marsinah, buruh perempuan yang jadi simbol perjuangan keadilan dan kebebasan berserikat yang jadi korban kekerasan negara di era Orba justru turut diusulkan.
“Menempatkan keduanya dalam satu daftar jelas sebuah ironi sejarah dan penghinaan atas perjuangan kemanusiaan. Yang satu pengendali sistem, yang satunya lagi korban,”
Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, negara resmi mengakui adanya 12 pelanggaran berat di masa lalu. Dan sebagian besar terjadi di masa kekuasaan Soeharto. Dari hal itu saja, Soeharto jelas bukan figur kepahlawanan. Tapi simbol kekerasan negar ayang bertentangan dengan nilai keadilan serta demokrasi yang diperjuangkan dalam reformasi 1998.
Reformasi lahir dari protes publik yang menggulingkan kekuasaan otoriter Soeharto, yang menjadi momentum perjuangan moral dan politik membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan menjunjung HAM.
Karena itu, KIKA menyatakan sikap:
1. Menolak tegas wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
2. Menuntut negara mengakui dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan memberikan keadilan bagi para korban.
3. Menegaskan pentingnya memori sejarah dan kebebasan akademik agar sejarah tak dimanipulasi menjadi glorifikasi
4. Mengajak civitas akademika dan masyarakat sipil mempertahankan semangat reformasi dan menolak normalisasi kekuasaan otoriter
Bangsa yang melupakan luka sejarahnya akan kehilangan arah moralnya. Menjadikan Soeharto pahlawan berarti menghapus jejak kejahatan negara dan melecehkan ingatan para korban. KIKA berdiri bersama korban, keluarga korban, dan seluruh masyarakat yang memperjuangkan keadilan serta kebebasan akademik. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki