KALTIMPOST.ID, Terjadinya bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera yang diduga akibat kerusakan lingkungan dan hutan telah menyebabkan ratusan nyawa melayang, ribuan bangunan mengalami kerusakan, serta jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah terputus.
Karena hal ini, Komisi IV DPR pada rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, pun mendesak agar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya.
Menhut Raja Juli dinilai tidak mampu mengatasi persoalan hutan di Sumatera hingga akhirnya bencana terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Raja Juli mengaku siap dievaluasi oleh pemegang kepemimpinan tertinggi di negara ini, Presiden RI Prabowo Subianto.
“Itu hak prerogative presiden, jadi saya siap dievaluasi,” ucap Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia menyebut, saat ini yang bisa ia lakukan adalah bekerja semaksimal mungkin.
Untuk pergantian posisi di kabinet, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogative bapak presiden,” jelasnya.
Editor : Hernawati