KALTIMPOST.ID, Wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 kembali mengemuka setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (29/12/2025). Pertemuan tertutup tersebut menjadi sorotan karena salah satu agenda yang dibahas adalah usulan peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk penyesuaian gaji dasar.
Rini mengatakan, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menuntaskan sejumlah agenda besar yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan kesejahteraan pegawai pemerintah. Menurutnya, usulan kenaikan gaji ASN telah masuk dalam pembahasan internal, namun keputusan akhir tetap menunggu kajian anggaran negara.
Baca Juga: Resmi Berlaku 2026! Ini Urutan Gaji PNS dari Tertinggi ke Terendah Berdasarkan Golongan
“Ada banyak pekerjaan rumah yang dibahas bersama Kementerian Keuangan, termasuk soal kesejahteraan ASN. Prinsip kami jelas, peningkatan pendapatan harus selaras dengan kemampuan fiskal,” ujar Rini usai pertemuan.
Isu penyesuaian gaji semakin menguat sejak Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025mencantumkan wacana penyelarasan penghasilan ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Namun hingga kini, pemerintah belum menentukan waktu pelaksanaan maupun besaran kenaikan.
Sementara itu, Menkeu Purbaya tidak memberikan keterangan detail seusai pertemuan. Sebelumnya, ia hanya menyampaikan bahwa pemerintah terus mengevaluasi kemampuan APBN dalam mengakomodasi peningkatan belanja pegawai, termasuk gaji, THR, dan gaji ke-13.
Baca Juga: Ramai Isu Perubahan Gaji PNS 2026, Ini Rincian Gaji Berdasarkan Golongan dan Masa Kerja
Jika disetujui, kebijakan tersebut akan menjadi penyesuaian gaji pertama sejak kenaikan terakhir yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2024. Meski begitu, pemerintah menegaskan proses kajian masih berjalan dan belum ada keputusan final.
Hingga awal 2026, rencana perubahan struktur penghasilan ASN menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi, bersamaan dengan penerapan sistem kinerja dan digitalisasi layanan pegawai. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan pegawai penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Editor : Ilmidza