KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Menyambut pergantian tahun 2025 menuju 2026, Partai Masyumi merilis pernyataan sikap kritis bertajuk "Integritas Bangsa: Selamatkan Indonesia dari Disintegrasi dan Cengkeraman Oligarki."
Melalui dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ahmad Yani dan Sekjen Samsudin Dayan, partai tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani dalam menata ulang pemerintahan.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (03/01), terdapat beberapa poin krusial yang ditekankan untuk masa depan kepemimpinan Kabinet Merah Putih.
Baca Juga: LPSK: KUHAP Baru Perkuat Posisi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan
Pertama, komitmen patriotik melawan korupsi. Partai Masyumi mendorong Presiden Prabowo untuk bertindak lebih patriotik dalam memberantas korupsi.
Mereka menekankan bahwa pemberantasan rasuah harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika.
Salah satu langkah konkret yang dituntut adalah pembersihan kabinet secara menyeluruh dari tokoh-tokoh yang terindikasi berafiliasi dengan oligarki atau memiliki rekam jejak integritas yang bercela.
Kedua, reformasi sistem politik dan pemilu. Untuk memutus rantai politik uang, Masyumi mengusulkan adanya perombakan total pada sistem pemilu.
Baca Juga: Wujudkan Kepedulian Sosial, Perkutut’s Hunter RSUD RAPB Gelar Khitanan Massal
Beberapa gagasan yang diajukan antara lain reaktualisasi Sila ke-4 menghidupkan kembali sistem permusyawaratan perwakilan yang dianggap lebih sesuai dengan jiwa Pancasila.
Kemudian, penguatan representasi dengan memperkokoh peran partai politik, akademisi, utusan golongan, hingga masyarakat adat dalam lembaga perwakilan sebagai solusi menekan biaya politik yang tinggi.
Ketiga, keadilan daerah dan otonomi luas. Kritik juga diarahkan pada tren sentralisasi kekuasaan.
Pemerintah diminta untuk mengembalikan semangat desentralisasi yang bertanggung jawab dengan memberikan kewenangan luas bagi daerah dalam mengelola potensi lokal mereka.
Baca Juga: Wacana Pilkada via DPRD Menguat, KPK Ingatkan Risiko Korupsi Akibat Biaya Politik Mahal
Hal ini dianggap kunci dalam menciptakan kemakmuran yang merata di seluruh pelosok negeri.
Keempat, gerakan moral antisuap. Partai Masyumi juga menyoroti pentingnya pendidikan politik berkelanjutan untuk membangun imunitas rakyat terhadap praktik suap.
Mereka mendorong penguatan aspek religius dalam berpolitik, salah satunya dengan menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait haramnya suap (risywah) sebagai gerakan moral nasional.
"Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat," tegas pernyataan tersebut sebagai penutup.(*)
Editor : Dwi Puspitarini