KALTIMPOST.ID,JAKARTA-PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD.
Partai berlambang banteng ini menilai alasan penghematan anggaran yang digunakan untuk mendukung wacana tersebut berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam sebuah diskusi televisi pada awal tahun, 1 Januari 2026.
Deddy menyindir bahwa jika efisiensi menjadi satu-satunya indikator, maka pemilu tidak perlu dilakukan sama sekali.
Baca Juga: Jenazah Diduga Pelatih Valencia CF Ditemukan di Perairan Labuan Bajo
Menurutnya, menunjuk sekretaris daerah (sekda) atau aparatur sipil negara (ASN) melalui tim seleksi justru jauh lebih hemat karena tidak membutuhkan biaya politik.
"Kalau motifnya hanya efisiensi, sekalian saja kepala daerah ditunjuk oleh tim pansel dari kalangan ASN. Itu benar-benar tanpa biaya," ujar Deddy.
Ia juga mematahkan argumen soal mahalnya biaya pilkada langsung. Menurutnya, anggaran tidak akan membengkak apabila Pilkada dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif atau presiden, karena hanya memerlukan penambahan biaya cetak surat suara.
Baca Juga: Update Cuaca PPU 4-9 Januari, Cek Prakiraan Detail untuk Penajam, Waru, Babulu, hingga Sepaku
Kecurigaan Atas Momentum Politik
Deddy mencium adanya motif politik di balik kemunculan wacana ini yang baru mencuat setelah koalisi pemerintah mengamankan kemenangan pasca-pemilu. Ia meyakini isu ini tidak akan berani diangkat jika pemilihan presiden dan legislatif belum usai.
"Saya yakin jika usulan ini muncul sebelum pilpres atau pileg, dinamika politik akan kacau. Ini sangat mencurigakan karena baru disuarakan sekarang," tambahnya.
Alih-alih menyalahkan sistem pemilihan langsung, Deddy menyoroti bahwa pemborosan yang sebenarnya terjadi akibat praktik mahar politik di internal partai.
Berdasarkan pengalamannya, biaya satu kursi dukungan partai bisa menembus angka miliaran rupiah.
Baca Juga: Bansos Awal Januari 2026 Mulai Terpantau, Ini yang Perlu Diketahui KPM
Deddy menilai partai politik sering kali bersikap kontradiktif. Politik uang menunjuk calon berdasarkan kekuatan finansial, bukan kualitas atau rekam jejak.
Lemahnya pengawasan mengkritik biaya tinggi, namun partai sendiri yang menciptakan ekosistem biaya mahal tersebut.
Penegakan hukum masih lemahnya peran pengawas pemilu dalam menindak kecurangan.
PDIP memandang Pilkada langsung sebagai kedaulatan penuh rakyat yang harus dilindungi.
Menyederhanakan proses pemilihan menjadi melalui DPRD dianggap sebagai langkah mundur yang merampas hak politik masyarakat.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Belum Naik? Menkeu Purbaya Buka Suara, Ini Nominal Terbarunya
Bagi PDIP, membebankan kesalahan sistem kepada rakyat (Pilkada langsung) sementara partai politik menjadi sumber masalah biaya tinggi adalah bentuk tindakan blaming the victim atau menyalahkan korban.(*)
Editor : Dwi Puspitarini