KALTIMPOST.ID, Penerima bantuan sosial kini tidak lagi bisa menggunakan dana bansos secara sembarangan.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pengawasan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semakin ketat, bahkan nyaris tak menyisakan celah.
Kemensos melakukan investigasi mendalam terhadap pola penggunaan dana bansos. Hasilnya cukup mengejutkan.
Ditemukan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan di luar kebutuhan pokok harian.
Baca Juga: Bansos Awal Januari 2026 Mulai Terpantau, Ini yang Perlu Diketahui KPM
Yaitu, menggunakan bansos untuk permainan terlarang seperti bermain judi online (judol) dan membeli kebutuhan yang tidak disarankan oleh Kemensos.
Situasi ini membuat pemerintah mengambil sikap tegas. KPM yang terbukti menggunakan dana bansos tidak sesuai peruntukan berisiko langsung diberhentikan, tanpa perlu menunggu waktu lama.
Yang perlu menjadi perhatian, sistem pengawasan bansos saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sejak menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hampir seluruh aktivitas transaksi dana bansos terekam secara digital.
Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan dana bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Artinya, jumlah uang yang keluar, pola belanja, hingga waktu transaksi dapat terpantau otomatis dalam sistem.
Akibatnya, jumlah uang yang dikeluarkan KPM sudah terdeteksi. Sehingga, KPM harus berhati-hati terkait hal tersebut.
Apalagi, masih banyak masyarakat lain yang sangat membutuhkan bantuan tersebut dan belum terdaftar sebagai penerima.
Baca Juga: Empat Penyebab Bansos PKH BPNT Belum Cair hingga Sekarang, Ini Penyebab yang Perlu Diketahui KPM.
Di sisi lain, perubahan status pencairan bansos di awal tahun sering kali terjadi akibat sinkronisasi anggaran pusat.
Namun, selama data KPM di SIKS-NG masih menunjukkan status berhasil cek rekening, peluang bansos tetap cair dinilai cukup besar.
Bagi KPM yang mengalami kendala pencairan, Kemensos menyarankan untuk segera berkoordinasi dengan operator desa.
Proses pencairan susulan dilakukan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri, meskipun transfer saldo biasanya dilakukan bertahap karena penyesuaian laporan akhir tahun perbankan.***
Editor : Dwi Puspitarini