KALTIMPOST.ID, Kepastian mengenai ada tidaknya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 belum juga diumumkan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa keputusan final terkait kebijakan tersebut masih harus menunggu setidaknya tiga bulan ke depan.
Purbaya menyampaikan, pemerintah membutuhkan waktu untuk melihat perkembangan penerimaan negara dan kondisi fiskal secara lebih menyeluruh. Evaluasi tersebut menjadi dasar sebelum menentukan apakah ruang anggaran memungkinkan adanya penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan.
“Kami perlu satu periode lagi untuk melihat arah penerimaan dan kondisi ekonomi. Keputusan terkait belanja negara, termasuk gaji ASN, tidak bisa diambil tergesa-gesa,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Evaluasi Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Menurut Purbaya, kebijakan kenaikan gaji PNS berdampak langsung terhadap struktur belanja negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu stabilitas fiskal serta kemampuan anggaran sebelum menetapkan besaran maupun waktu pemberlakuan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil langkah populis yang justru berisiko terhadap kesehatan fiskal. “Semua harus dihitung dengan cermat. Kami ingin kebijakan yang berkelanjutan, bukan keputusan jangka pendek,” katanya.
Baca Juga: Gaji PNS dan PPPK 2026, Apakah Akan Naik? Ini Penjelasan Terbaru Pemerintah
Regulasi Ada, Teknis Belum Diputuskan
Sebelumnya, isu penyesuaian gaji PNS sempat tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah. Namun, hingga kini belum ada keputusan teknis yang mengatur kapan kenaikan dilakukan dan berapa besarannya.
Purbaya mengungkapkan, pembahasan lintas kementerian masih berlangsung, termasuk dengan Kementerian PANRB. Hasil evaluasi ekonomi dan penerimaan negara dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu utama apakah kebijakan kenaikan gaji PNS bisa direalisasikan pada 2026.
PNS Diminta Bersabar
Dengan pernyataan tersebut, PNS diminta bersabar menanti kepastian kebijakan. Pemerintah tidak menutup peluang adanya kenaikan, namun menegaskan bahwa semua keputusan akan berpijak pada kemampuan anggaran dan prioritas belanja negara.
Sementara itu, hingga ada aturan baru, gaji PNS tetap mengacu pada struktur yang berlaku saat ini, sesuai golongan dan masa kerja masing-masing. Pemerintah berjanji akan menyampaikan keputusan resmi setelah proses evaluasi fiskal rampung.
Editor : Ilmidza