KALTIMPOST.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang menghentikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring sebelum 28 Januari 2026. Kebijakan itu bergantung pada kondisi cuaca dan situasi banjir yang melanda sejumlah wilayah ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan penerapan PJJ sejak 23 Januari lalu diambil sebagai langkah antisipasi dampak hujan lebat dan genangan banjir.
Namun, jika cuaca kembali normal dan wilayah terdampak mulai pulih, kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilakukan secara tatap muka.
“Kalau kondisi cuaca membaik dan tidak ada banjir, maka sekolah bisa kembali normal. Tidak harus menunggu sampai tanggal 28,” kata Pramono saat meninjau wilayah Jakarta Utara, Minggu (25/1).
Ia menjelaskan, surat edaran PJJ dikeluarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersamaan dengan kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Keduanya bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan perkembangan cuaca harian.
Pramono menambahkan, cuaca cerah yang terjadi pada Minggu menjadi indikator positif. Sejumlah titik banjir yang sebelumnya merendam permukiman warga dilaporkan mulai surut.
Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait untuk memantau kondisi lapangan.
“Kalau Senin cuaca cerah dan tidak ada gangguan, maka sekolah tatap muka bisa kembali berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, PJJ diterapkan menyusul hujan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Kebijakan ini bertujuan menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik serta menghindari hambatan akses menuju sekolah.
Pemprov DKI Jakarta memastikan akan segera menginformasikan keputusan terbaru kepada sekolah, orang tua, dan peserta didik sesuai perkembangan situasi cuaca dan banjir.
Editor : Uways Alqadrie