KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Langkah bersejarah diambil oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama lima Lembaga Perempuan Dayak Daerah (LPDD) melalui penandatanganan Piagam Kalimantan.
Dokumen ini menjadi simbol komitmen kolektif untuk mempererat kerja sama lintas organisasi dan budaya demi kemajuan kaum perempuan.
Bertempat di Kantor Kowani, Jakarta, Minggu (1/2/2026), prosesi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, serta Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), Nyelong Inga Simon.
Dalam sambutannya, Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Piagam Kalimantan memposisikan perempuan bukan sekadar objek pembangunan.
Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai aktor intelektual dan penggerak utama dalam membangun kualitas manusia Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor keluarga dan perlindungan anak.
Baca Juga: Suara Hati Dayak Paser, IKN Tak Boleh Abaikan Hak Adat!
Piagam ini merupakan perpanjangan tangan dari kesepakatan strategis antara Kowani dan LPDN yang kini diimplementasikan hingga ke level daerah.
Secara teknis, kolaborasi ini akan dijalankan oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) bersama LPDD di lima provinsi di Kalimantan.
Lahirnya piagam ini berakar pada nilai-nilai luhur adat, kearifan lokal, serta empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
Beberapa agenda prioritas yang akan dijalankan meliputi penciptaan program percontohan pembangunan manusia yang inklusif di wilayah Kalimantan.
Berikutnya adalah literasi dan data berupa penyusunan dashboard data terintegrasi, riset bersama, serta pendokumentasian praktik baik masyarakat.
Kemudian, perlindungan karya berupa fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi pengetahuan tradisional dan karya seni masyarakat Dayak.
Baca Juga: Megah dengan Kearifan Lokal, Gedung MA IKN Dibangun Hutama Karya, Pakai Fasad Motif Dayak
Tidak hanya itu, ada juga sekolah lapang sebuah model pendidikan adaptif yang menggabungkan kemampuan dasar dengan pelatihan keterampilan hidup agar masyarakat lebih mandiri.
Selain aspek pendidikan, kerja sama ini juga menyasar pada pemenuhan infrastruktur dasar dan pembukaan lapangan kerja lokal yang sesuai dengan karakter geografis setempat. Dukungan akses pembiayaan komersial juga disiapkan untuk mendorong kemajuan sosial-ekonomi warga.
Untuk memastikan semua program berjalan transparan dan terukur, dibentuklah Pokja Kalimantan. Tim kerja ini bertugas mengoordinasikan, memantau, serta mengevaluasi sinergi antara BKOW dan LPDD di lapangan.
"Mekanisme tata kelola bersama ini penting agar koordinasi tetap solid dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Nannie. (*)
Editor : Almasrifah