KALTIMPOST.ID, PNS mendapat arahan baru dari Prabowo Subianto di tahun 2026. Selain fokus pada pelayanan publik, pemerintah kini meminta ASN ikut terlibat aktif dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) di lingkungan kerja.
Kebijakan yang menyasar PNS ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB yang diterbitkan oleh Rini Widyantini.
Aturan tersebut menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk mempercepat penanganan penyakit menular yang masih tinggi di Indonesia.
Melalui Kementerian PANRB, pemerintah menekankan bahwa PNS bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan di masyarakat.
"ASN harus berperan aktif sebagai penggerak kebijakan publik dan bagian dari solusi dalam upaya penanggulangan TBC," kata Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
PNS Diminta Aktif Dukung Program Kesehatan Nasional
Program ini menjadi bagian dari strategi quick win pemerintah bersama Kementerian Kesehatan dengan target ambisius: menurunkan kasus TBC hingga 50% dalam lima tahun.
Ada empat langkah utama yang harus dijalankan instansi pemerintah:
- Meningkatkan kesadaran ASN terhadap gejala, risiko, dan pencegahan TBC.
- Mendorong keterlibatan aktif PNS dalam gerakan deteksi dini.
- Menciptakan lingkungan kerja tanpa stigma terhadap pasien TBC.
- Pendanaan kegiatan diambil dari anggaran instansi masing-masing sesuai aturan.
Upaya ini dilakukan lewat edukasi, sosialisasi rutin, akses layanan kesehatan yang mudah, serta kebijakan internal yang mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.
Update Gaji PNS 2026 Masih Ditunggu
Di tengah arahan baru tersebut, kabar mengenai gaji PNS 2026 masih belum diputuskan. Pemerintah menyatakan penyesuaian gaji masih dalam tahap evaluasi fiskal.
Pernyataan itu disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan, yang masih menghitung realisasi pendapatan dan belanja negara.
"Saya butuh melihat satu triwulan lagi. Setelah itu, pada triwulan kedua, baru kita bisa membahas terkait penyesuaian belanja pemerintah," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantor Kemenkeu, dikutip Selasa (6/1/2026).
Artinya, kepastian kenaikan gaji PNS 2026 baru akan dibahas setelah kondisi anggaran lebih jelas.
Skema Kenaikan Gaji 2026 Tidak Lagi Pukul Rata
Meski belum final, pemerintah memberi sinyal bahwa skema kenaikan gaji PNS 2026 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Estimasi sementara dalam dokumen RKP menunjukkan:
- Golongan I–II (pelaksana): kenaikan sekitar 8%
- Golongan III–IV (jabatan menengah–tinggi): kenaikan sekitar 10%–12%
Model ini disebut lebih proporsional karena mempertimbangkan tanggung jawab kerja, bukan sekadar kenaikan merata.
Jika aturan resmi baru terbit pada pertengahan 2026, pemerintah membuka kemungkinan pembayaran rapel.
Artinya, selisih kenaikan sejak Januari akan dibayarkan sekaligus setelah regulasi disahkan, lalu gaji bulanan mengikuti nominal baru.
Tiga Momen Penting yang Harus Dipantau PNS
Bagi ASN yang menunggu kepastian gaji PNS 2026, ada tiga jadwal kunci:
- Triwulan II 2026 (April–Juni): laporan realisasi anggaran jadi dasar keputusan.
- Agustus 2026: pidato kenegaraan Presiden yang kerap memuat kebijakan kesejahteraan ASN.
- Penerbitan PP baru: Selama PP Nomor 5 Tahun 2024 belum direvisi aturan lama akan menentukan besaran gaji terbaru.
Pemerintah menegaskan, arahan baru kepada PNS bukan hanya soal administrasi, tetapi juga keterlibatan langsung dalam isu kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, pembahasan gaji PNS 2026 tetap berjalan sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli ASN di tengah kenaikan harga pangan dan energi.
Dengan dua agenda ini, 2026 menjadi tahun penyesuaian peran sekaligus harapan baru bagi aparatur sipil negara.***
Editor : Dwi Puspitarini