KALTIMPOST.ID, Pemerintah melalui PT PLN (Persero) memastikan tarif tenaga listrik pada pekan ketiga Februari 2026, yakni periode 16–22 Februari, tidak mengalami perubahan.
Seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap dikenakan tarif yang sama seperti sebelumnya. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengatur anggaran rumah tangga maupun biaya operasional usaha untuk sepekan ke depan.
Penetapan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa evaluasi tarif pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan.
Penyesuaian tarif mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, hingga Harga Batubara Acuan (HBA).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tri Winarno, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat, sembari menjamin keberlangsungan pasokan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia.
Daftar Tarif Listrik per kWh
Berdasarkan data terbaru, berikut rincian tarif listrik yang masih berlaku saat ini untuk beberapa golongan pelanggan utama:
-
Rumah Tangga Kecil R-1/900 VA RTM: Rp1.352 per kWh
-
Rumah Tangga R-1/1.300 VA dan 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
-
Rumah Tangga Menengah R-2/3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
-
Rumah Tangga Besar R-3 di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh
-
Pelanggan subsidi 450 VA: Rp415 per kWh
-
Pelanggan subsidi 900 VA: Rp605 per kWh
TokenBaca Juga: Mau Cek Sisa Token dan Daya? Ini Kode Rahasia Meteran Listrik PLN Semua Merek
Khusus pelanggan prabayar, jumlah energi listrik yang diperoleh dari pembelian token tidak hanya dipengaruhi tarif per kWh, tetapi juga Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di setiap daerah.
Sebagai ilustrasi, untuk wilayah dengan PPJ sekitar 2,4 persen, seperti DKI Jakarta, berikut perkiraan daya yang didapat:
-
Token Rp50 ribu (daya 1.300 VA): sekitar 33,78 kWh setelah pajak
-
Token Rp100 ribu (daya 1.300 VA): sekitar 67,55 kWh setelah pajak
PLN mengimbau pelanggan rutin memantau informasi resmi melalui aplikasi PLN Mobile. Selain memudahkan pembayaran tagihan dan pembelian token, aplikasi tersebut juga menyediakan fitur pemantauan konsumsi listrik secara transparan.
Stabilnya tarif listrik ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi awal 2026. Pemerintah menegaskan, kebijakan penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan berbagai parameter ekonomi, guna menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlanjutan layanan kelistrikan nasional.
Editor : Ilmidza