KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Isu beredar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menggerus dana pendidikan akhirnya ditepis keras oleh Istana.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pelaksanaan program unggulan tersebut sama sekali tidak berdampak pada pengurangan anggaran maupun keberlangsungan program pendidikan nasional.
Pernyataan ini disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), guna merespons narasi yang berkembang di masyarakat.
Muncul kekhawatiran bahwa alokasi besar untuk MBG akan membuat pembangunan sekolah terbengkalai dan kesejahteraan guru terabaikan.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan program MBG mengurangi anggaran pendidikan. Saya jawab tegas, itu narasi yang salah,” ujar Teddy.
Baca Juga: MBG Libatkan 145 SPPG dan 269 suplier di Kaltim, Diproyeksikan Jadi Akselerasi Ekonomi 2026
Komitmen 20 Persen Mandatory Spending
Teddy menjelaskan, anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun dalam APBN 2026 telah dibahas matang dan disepakati bersama DPR RI, termasuk melalui Badan Anggaran.
Ia menekankan bahwa pemerintah tetap patuh pada aturan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh program strategis dari periode sebelumnya dipastikan tetap berjalan. “Tidak ada program lama yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ada yang kita tambah,” imbuhnya.
Kesejahteraan Guru Justru Naik
Baca Juga: Larang Kader Nyari Cuan di Program MBG, PDIP Ancam Sanksi Disiplin Berat
Kabar baik juga datang bagi para tenaga pendidik. Alih-alih terabaikan, pemerintah justru menaikkan nilai insentif dan tunjangan bagi guru non-ASN.
Untuk guru honorer daerah insentif naik dari Rp 200 ribu menjadi Rp 400 ribu. Sedangkan untuk guru non-ASN tunjangan meningkat dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
Tak hanya soal nominal, mekanisme penyaluran juga diperbaiki. Kini, tunjangan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan guna memangkas birokrasi dan menghindari keterlambatan transfer di tingkat daerah.
Fokus Perbaikan Infrastruktur
Mengenai isu gedung sekolah yang rusak, Teddy menyebut hal itu merupakan tantangan lama yang terus diseriusi pemerintah pusat. Untuk tahun 2025 saja, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk merenovasi kurang lebih 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: PDIP Bongkar Sumber Dana MBG, Diambil dari Anggaran Pendidikan Rp 223,5 Triliun
Selain itu, program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan tetap lanjut. Pemerintah bahkan meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau belum tersentuh pendidikan formal.
“Jadi, tidak ada satu pun program pendidikan yang dikorbankan demi MBG. Keduanya berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita,” tegasnya.(*)
Editor : Almasrifah