KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) reguler yang dicanangkan pemerintah pasca-Lebaran 2026 mendapat sorotan tajam. Langkah yang diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari mobilitas harian itu dinilai tidak akan berdampak signifikan jika berdiri sendiri.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, meski secara teori pengurangan perjalanan ke kantor dapat menurunkan penggunaan bensin, namun realita di lapangan jauh lebih kompleks.
"Gagasan ini memang terdengar logis. Memindahkan satu hari kerja ke rumah otomatis mengurangi perjalanan komuter, sehingga tekanan biaya energi bisa sedikit mereda," ujar Achmad Nur Hidayat di Jakarta, dikutip Selasa (24/3).
Baca Juga: Cemburu Status Gus Yaqut, Kubu Noel Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan energi nasional tidak sesederhana itu. WFH satu hari dalam sepekan hanya menyentuh permukaan dari masalah yang lebih besar. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya berdampak pada segmen pekerja kantoran, sementara pemborosan energi di Indonesia bersifat struktural.
Achmad menekankan, jika pemerintah serius ingin melakukan penghematan energi, fokus utama seharusnya bukan sekadar membatasi pegawai ke kantor. Masalah fundamentalnya terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi, kualitas transportasi publik yang belum mumpuni, serta tata kota yang memaksa warga menempuh perjalanan jauh.
"WFH hanya menahan konsumsi BBM di satu sisi saja. Ibarat menaruh ember di bawah atap bocor; air memang tertampung, tapi kebocoran rumahnya sendiri tidak diperbaiki," tegasnya memberikan perumpamaan.
Baca Juga: Zidane Selangkah Lagi Latih Les Bleus, FFF Beri Kode Keras
Lebih lanjut, ia menyoroti budaya birokrasi dan sektor logistik yang masih boros energi. Selama transportasi umum belum menjadi pilihan utama dan kendaraan pribadi masih mendominasi jalanan, maka hasil dari kebijakan WFH akan selalu terbatas.
"Oleh karena itu, WFH semestinya diposisikan sebagai langkah pendukung saja, bukan menjadi sumbu utama dari kebijakan penghematan energi nasional," ujarnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko