KALTIMPOST.ID, Pemerintah akhirnya menetapkan aturan resmi terkait pencairan gaji ke-13 tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga para pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang menjadi dasar pelaksanaan pencairan tahun ini.
Kabar ini tentu menjadi angin segar, karena pemerintah memastikan proses pencairan dilakukan dengan sistem yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu perubahan utama dalam aturan terbaru adalah kewajiban pencairan dilakukan secara non-tunai. Artinya, dana gaji ke-13 akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui perantara. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko keterlambatan sekaligus memastikan dana diterima secara utuh tanpa potongan.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan sistem digital dalam proses penghitungan dan pencairan. Seluruh instansi diwajibkan menggunakan aplikasi gaji berbasis web guna menghindari kesalahan perhitungan. Namun, apabila terjadi kendala teknis, masih disediakan opsi penggunaan aplikasi desktop sebagai cadangan.
Baca Juga: Info Terupdate! Gaji ke-13 PNS 2026, Kapan Cair dan Berapa Estimasi Nominalnya?
Dalam mekanisme administrasi, dokumen pencairan seperti Surat Perintah Membayar (SPM-LS) juga harus dipisahkan dari gaji rutin bulanan. Hal ini bertujuan agar proses penyaluran lebih tertata dan tidak tercampur dengan pembayaran lainnya.
Untuk para pensiunan, pencairan gaji ke-13 tetap dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab menyelesaikan seluruh administrasi sebelum jadwal pencairan dimulai.
Menariknya, proses pencairan dilakukan secara otomatis tanpa perlu registrasi ulang dari penerima.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan.
Pihak Taspen menegaskan bahwa seluruh layanan terkait pencairan gaji ke-13 tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, ASN dan pensiunan diminta tidak mudah percaya pada pihak yang meminta data pribadi atau menawarkan bantuan pencairan melalui jalur tidak resmi.
Dengan diberlakukannya PMK Nomor 13 Tahun 2026 ini, pemerintah berharap penyaluran gaji ke-13 bisa berjalan lebih tertib, efisien, dan aman. Sistem transfer langsung serta dukungan digital menjadi kunci utama agar hak para ASN dan pensiunan dapat diterima tanpa hambatan.