KALTIMPOST.ID, KARO – Isu dugaan pemberian kendaraan dari Bupati Karo kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo memantik polemik di tengah masyarakat. Kontroversi ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di daerah tersebut.
Persoalan tersebut mencuat bersamaan dengan penanganan perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menyeret nama Amsal Sitepu. Kondisi itu memunculkan tanda tanya terkait transparansi dan etika aparat penegak hukum.
Sikap Kajari Karo, Danke Rajagukguk, turut menjadi perhatian. Saat dimintai keterangan, ia hanya memberikan respons singkat tanpa penjelasan rinci. Reaksi tersebut dinilai belum menjawab keraguan publik dan justru memicu spekulasi lebih luas.
Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Karo membantah adanya pemberian mobil sebagaimana yang beredar. Klarifikasi itu disampaikan untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dugaan adanya pemberian mobil dari Bupati Karo kepada Kejaksaan Negeri Karo ikut menjadi perhatian dalam forum resmi di DPR RI. Anggota DPR, Hinca Panjaitan, secara langsung mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dalam rapat yang membahas perkara Amsal Sitepu di Senayan, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum itu, Hinca mengaku menerima informasi awal terkait isu tersebut dan meminta klarifikasi langsung dari pihak kejaksaan. Ia menekankan pentingnya jawaban terbuka guna menghindari kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Di tengah berkembangnya polemik, publik kini menyoroti dua hal utama. Pertama, kebenaran dugaan pemberian kendaraan oleh kepala daerah kepada aparat penegak hukum. Kedua, potensi pengaruhnya terhadap penanganan perkara yang sedang berjalan.
Minimnya penjelasan rinci dari pihak terkait membuat isu ini terus bergulir liar. Spekulasi pun berkembang, seiring belum adanya pernyataan komprehensif yang mampu meredam keraguan publik.
Baca Juga: Perbandingan Harga BBM ASEAN! Melonjak Tajam Laos Tembus Rp30 Ribu, Ini Kondisi Indonesia
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara disebut tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait perkara yang menyeret nama Amsal Sitepu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses hukum yang berjalan.
Perkembangan kasus ini masih terus menjadi perhatian publik, seiring tuntutan agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Editor : Uways Alqadrie