KALTIMPOST.ID, Pemerintah pusat memang telah memberikan lampu hijau terkait opsi bekerja dari rumah, namun kebijakan WFH ASN Kalsel dipastikan tidak akan berlaku.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara tegas memilih agar seluruh pegawainya tetap bekerja secara tatap muka di kantor.
Menurut Muhidin, aktivitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalsel sejauh ini masih berjalan normal.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tepis Anggapan Indonesia Gelap: Jangan Kira Jadi Presiden Itu Enak
Ia menilai belum ada urgensi yang mengharuskan pegawainya untuk bekerja secara remote.
“Tidak ada WFH. Semua masih terkendali dan tidak ada hambatan dalam pekerjaan,” ujar Muhidin saat memberikan keterangan pada Rabu (8/4/2026).
Alasan Utama Penolakan WFH ASN Kalsel Gubernur Muhidin memiliki pertimbangan khusus mengapa dirinya enggan menerapkan sistem kerja fleksibel tersebut. Salah satu poin utamanya adalah masalah persepsi dan kedisiplinan pegawai di lapangan.
Baca Juga: Ada Perpres Baru, Tapi Gaji PNS 2026 Belum Naik dan Masih Pakai Aturan Lama? Cek Faktanya
Berikut adalah beberapa alasan di balik keputusan tidak diberlakukannya WFH ASN Kalsel:
· Kekhawatiran Salah Kaprah: Ada potensi kebijakan WFH dianggap sebagai hari libur oleh oknum pegawai.
· Risiko Bepergian: Menghindari celah bagi ASN untuk bepergian ke luar daerah, terutama jika WFH berdekatan dengan akhir pekan.
· Optimalisasi Pengawasan: Bekerja di kantor dinilai memudahkan kontrol atasan terhadap kinerja staf secara langsung.
· Efektivitas Pelayanan: Memastikan kapasitas pelayanan publik tetap maksimal tanpa kendala koordinasi jarak jauh.
Muhidin mengkhawatirkan jika kontrol melonggar, produktivitas justru akan menurun.
“Kalau WFH diberlakukan, dikhawatirkan malah dianggap libur. Ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.
Fokus pada Pengawasan dan Efisiensi Meskipun menolak opsi bekerja dari rumah, Muhidin memastikan bahwa Pemprov Kalsel tetap berkomitmen pada efisiensi anggaran.
Baginya, kehadiran fisik di kantor adalah kunci utama agar roda pemerintahan berjalan terukur.
Gubernur Kalsel ini menekankan bahwa pengawasan kinerja akan jauh lebih optimal jika dilakukan secara langsung.
Ia ingin memastikan setiap kapasitas yang dimiliki ASN terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Ada Perpres Baru, Tapi Gaji PNS 2026 Belum Naik dan Masih Pakai Aturan Lama? Cek Faktanya
“Dengan bekerja langsung di kantor, kita bisa memastikan kontrol dan peningkatan kapasitas ASN berjalan maksimal,” pungkas Muhidin.
Hingga saat ini, kondisi mobilitas dan pelaksanaan tugas di Kalimantan Selatan dilaporkan terkendali, sehingga bekerja dari kantor tetap menjadi pilihan utama bagi pemerintah daerah setempat.***
Editor : Dwi Puspitarini