KALTIMPOST.ID, Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ramai dibicarakan pada tahun 2026. Isu ini memicu harapan di kalangan pensiunan, namun klarifikasi resmi dari PT Taspen (Persero) menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur kenaikan tersebut.
Taspen menegaskan bahwa informasi tentang kenaikan gaji maupun pembayaran rapel (kekurangan gaji) bagi pensiunan PNS pada tahun 2026 tidak benar. Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menaikkan besaran pensiun.
Dalam penjelasannya, Taspen menguraikan bahwa proses kenaikan gaji pensiunan tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui beberapa tahapan penting. Langkah pertama adalah penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum. Tanpa adanya regulasi tersebut, penyesuaian gaji tidak dapat dilaksanakan.
Baca Juga: Tak Semua Dapat Sama! Ini Daftar Pensiunan yang Bisa Terima 2 Kali Gaji ke-13 2026
Selanjutnya, pemerintah perlu menyesuaikan anggaran melalui Kementerian Keuangan. Proses ini sangat bergantung pada kondisi fiskal negara serta prioritas belanja nasional yang sedang berjalan. Setelah itu, barulah disusun aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, Taspen juga meluruskan isu mengenai rapel gaji yang sempat beredar luas. Hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi terkait pembayaran rapel bagi pensiunan. Informasi yang beredar di media sosial terkait hal tersebut dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Untuk saat ini, besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada kebijakan terakhir yang ditetapkan pada tahun 2024. Nilainya bervariasi sesuai golongan, dengan kisaran sekitar Rp1,7 juta hingga Rp4,9 juta per bulan.
Meski belum ada kenaikan, para pensiunan tetap memperoleh hak lain seperti gaji ke-13 serta berbagai tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Taspen juga mengimbau masyarakat, khususnya para pensiunan, agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Disarankan untuk selalu mengacu pada pengumuman resmi dari pemerintah atau instansi terkait guna menghindari kesalahpahaman.
Editor : Ilmidza