KALTIMPOST.ID - Di tengah guncangan ekonomi dunia yang membuat harga pupuk global melonjak hingga lebih dari 40 persen, Indonesia justru mengambil langkah yang berlawanan. Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen bagi para petani di tanah air.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut langkah tersebut sebagai bukti kecerdasan Presiden dalam membaca potensi krisis pangan yang kini mulai menekan banyak negara di Asia Tenggara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Amran pada Minggu (3/5/2026).
Situasi global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah telah menutup Selat Hormuz, jalur vital yang mengangkut sepertiga perdagangan pupuk dunia.
Baca Juga: Waduh! Harga PS5 di Indonesia Resmi Naik Drastis per Mei 2026, Jadi Berapa?
Kondisi diperparah dengan kebijakan Tiongkok yang menghentikan ekspor nitrogen. Namun, pemerintah meresponsnya dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi untuk jenis Urea, NPK, hingga ZA guna meringankan beban biaya produksi petani di tengah ancaman krisis pupuk global.
Efisiensi menjadi kunci utama dalam strategi Presiden Prabowo. Melalui Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah resmi memangkas 145 regulasi pupuk yang selama ini dianggap berbelit-belit.
Kini, jalur distribusi diperpendek dari Kementerian Pertanian langsung ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan ke petani. Akses pun dibuat lebih mudah dengan sistem integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa di seluruh kecamatan sentra pangan.
Ketahanan stok pangan nasional juga dijaga melalui strategi diversifikasi pasokan yang telah dimulai sejak 2025. Dengan mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, Indonesia berhasil menekan dampak penutupan Selat Hormuz.
Selain mengamankan stok di hulu, pemerintah melalui Mentan Amran Sulaiman juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Hal ini menjadi jaminan agar petani tetap untung dan tidak merugi saat masa panen tiba.
Kondisi Indonesia vs Negara Tetangga
Saat ini, dampak krisis mulai terlihat nyata di negara tetangga. Petani di Thailand mulai enggan menanam karena tingginya biaya produksi, sementara Vietnam dan Filipina terancam gangguan rantai pasok akibat ketergantungan besar pada ekspor Tiongkok.
Sebaliknya, Indonesia justru mencatatkan rekor stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah dengan jumlah melampaui 5 juta ton di gudang Bulog.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.
Dengan cadangan beras yang melimpah dan kebijakan subsidi yang konsisten, Indonesia optimistis mampu menghadapi anomali cuaca maupun ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen memastikan petani tetap berproduksi dengan tenang demi menjaga perut 280 juta rakyat Indonesia.***
Editor : Dwi Puspitarini