KALTIMPOST.ID, Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar lingkungan pendidikan, tetapi juga kini masuk ke dalam lapas dan rumah tahanan (rutan) di berbagai daerah Indonesia.
Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah ini membuka ruang baru bagi para warga binaan untuk bekerja, belajar, bahkan mendapatkan penghasilan dari balik jeruji besi.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini menyiapkan puluhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area lapas dan rutan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemenuhan gizi nasional melalui fasilitas yang ada di unit pelaksana teknis pemasyarakatan sekaligus memberdayakan warga binaan secara produktif.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, saat ini terdapat 70 titik lokasi dapur MBG yang disiapkan di lingkungan lapas dan rutan seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 36 dapur kini sudah memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.
“Sekarang ini progres pembangunan dapur sudah 90 persen. Mudah-mudahan akhir Mei sudah operasi,” beber Mashudi.
Menariknya, program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Setiap dapur akan diperkuat oleh sekitar 46-48 petugas, dengan komposisi 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang telah lolos seleksi serta asesmen ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan.
Warga binaan yang terlibat dipastikan akan mendapatkan upah atau gaji.
Selain itu, mereka akan bekerja di fasilitas yang telah memenuhi standar keamanan pangan.
Hingga saat ini, 469 dapur lapas/rutan di Indonesia telah mengantongi sertifikat laik higienis, dan 754 warga binaan telah tersertifikasi dalam pelatihan teknis penyelenggaraan makanan.
Pembangunan dapur MBG ini dilakukan baik di luar maupun di dalam area lahan lapas dengan aturan yang ketat.
Mashudi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) membayar biaya sewa lahan seluas 350-400 meter persegi tersebut ke kas negara.
Pembayaran ini bakal masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Harapan kita ke depan, warga binaan yang memiliki keahlian memasak dapat kita berdayakan melalui program ini," tuturnya.
Editor : Hernawati