KALTIMPOST.ID - Nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.522 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran kalangan pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menilai pelemahan kurs tersebut telah meningkatkan biaya produksi dan menekan keberlangsungan usaha di berbagai sektor industri.
Organisasi itu pun mendesak pemerintah dan Bank Indonesia segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi UMKM dari lonjakan biaya akibat penguatan dolar AS.
UMKM Hadapi Tekanan Biaya Produksi Akibat Rupiah Melemah
Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, mengatakan pelemahan rupiah bukan sekadar gejolak pasar sementara, melainkan sinyal adanya kerentanan ekonomi yang perlu segera diantisipasi. Menurutnya, kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz, ikut memperkuat dolar AS dan mempercepat pelemahan rupiah hingga berada di kisaran Rp17.500-an.
Dampak paling besar dirasakan pelaku UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. ABDSI mencatat sektor makanan dan minuman, tekstil dan garmen, serta elektronik dan suku cadang menjadi industri yang paling terdampak.
Kenaikan harga bahan baku seperti gandum, gula, minyak nabati, hingga komponen industri membuat biaya produksi meningkat tajam. Kondisi ini memunculkan dilema bagi pelaku usaha. Jika harga produk dinaikkan, daya beli masyarakat berpotensi turun. Namun jika harga dipertahankan, keuntungan usaha semakin menipis.
ABDSI menilai tekanan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan usaha, tetapi juga berdampak pada jutaan pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor UMKM. Sebab, sektor ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional.
Dalam pernyataan resminya, Bahrul Ulum Ilham menegaskan pentingnya perlindungan terhadap UMKM di tengah tekanan ekonomi global. Ia mengatakan, “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB.” Kutipan tersebut disampaikan oleh Bahrul Ulum Ilham selaku Ketua Umum DPN ABDSI.
ABDSI Desak Stimulus dan Pendampingan untuk UMKM
Menghadapi kondisi tersebut, ABDSI meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valuta asing agar nilai tukar rupiah lebih stabil. Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong adanya kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk membantu pelaku usaha kecil bertahan.
Beberapa langkah yang diusulkan ABDSI meliputi pemberian subsidi bunga kredit, penundaan kewajiban pajak, hingga kemudahan restrukturisasi utang bagi UMKM terdampak. Menurut ABDSI, stimulus fiskal diperlukan agar pelaku usaha memiliki ruang untuk mempertahankan operasional di tengah kenaikan biaya produksi.
Selain bantuan jangka pendek, ABDSI juga menyoroti pentingnya percepatan program substitusi impor. Pemerintah didorong memberikan insentif penggunaan bahan baku lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.
ABDSI juga meminta adanya jaminan ketersediaan bahan baku strategis melalui pengendalian harga atau pembentukan cadangan nasional untuk komoditas tertentu. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga di tingkat pelaku usaha.
Di sisi lain, organisasi itu menyatakan siap memperluas layanan Business Development Services (BDS) untuk mendampingi UMKM menghadapi tekanan ekonomi. Pendampingan tersebut mencakup efisiensi biaya usaha, diversifikasi produk, hingga strategi adaptasi terhadap fluktuasi nilai tukar.
Sebagai tindak lanjut, ABDSI akan mengaktifkan jaringan konsultan di berbagai daerah guna memberikan pendampingan darurat kepada pelaku usaha. Organisasi itu juga berencana menyusun panduan manajemen risiko nilai tukar serta memperkuat advokasi kebijakan kepada pemerintah dan otoritas terkait.
ABDSI menegaskan akan terus memantau perkembangan ekonomi dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar UMKM tetap mampu bertahan di tengah tekanan global yang masih berlangsung.***
Editor : Dwi Puspitarini