KALTINPOST.ID, Wacana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembelajaran bahasa Prancis untuk diperluas di Indonesia menjadi sorotan publik, setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan saat agenda kunjungan kenegaraan, di mana Prabowo menilai penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.
Namun, usulan tersebut langsung memunculkan pertanyaan dari kalangan legislatif. Anggota DPR menyoroti kesiapan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, hingga beban kurikulum jika bahasa Prancis benar-benar dijadikan salah satu pelajaran yang diperluas di sekolah.
Sejumlah anggota Komisi X DPR menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait ketersediaan guru bahasa asing di Indonesia yang dinilai masih terbatas. Mereka juga mempertanyakan apakah penambahan bahasa asing baru tidak akan membebani sistem pendidikan yang sudah ada.
Di sisi lain, wacana ini juga memunculkan perdebatan publik mengenai prioritas pembelajaran bahasa asing, mengingat saat ini bahasa Inggris masih menjadi fokus utama di banyak sekolah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penguatan kerja sama pendidikan dan belum menjadi keputusan final yang wajib diterapkan secara nasional.
Editor : Ilmidza