KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Nama Silmy Karim menjadi perbincangan publik setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) itu mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam.
Kedatangan Silmy terjadi di tengah penyelidikan KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap dan pemerasan dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Silmy tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.32 WIB dengan mengenakan kemeja batik dan dikawal sejumlah pengawal pribadi. Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia hanya memberikan jawaban singkat sebelum memasuki ruang pemeriksaan.
"Ya gini saja, menyelesaikan agenda," kata Silmy.
Baca Juga: Breaking News! Dolar AS Tembus Rp18.000
Masuk Radar OTT KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan nama Silmy Karim masuk dalam rangkaian penyelidikan karena pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.
Kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, termasuk Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Hingga Rabu malam, KPK masih melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Baca Juga: Fakta Baru OTT KPK di Imigrasi: Silmy Karim Akhirnya Muncul, Emas, Valas, dan 33 Kendaraan Disita
Profil Silmy Karim
Silmy Karim lahir pada 19 November 1974 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor industri, BUMN, hingga birokrasi pemerintahan.
Ia dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya, Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sejak Januari 2023.
Sebelum masuk ke pemerintahan, Silmy dikenal sebagai eksekutif BUMN yang menangani sejumlah perusahaan strategis nasional. Ia pernah memimpin PT Pindad (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Di PT Krakatau Steel, Silmy mendapat perhatian karena memimpin program restrukturisasi perusahaan saat menghadapi tekanan utang dan tantangan bisnis yang besar.
Selain di BUMN, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris pada sejumlah perusahaan swasta dan multinasional, termasuk PT Bentoel International Investama Tbk, PT MAN Diesel & Turbo Indonesia, serta PT GE Power Solutions Indonesia.
Dikenal Dorong Digitalisasi Imigrasi
Saat menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy dikenal melalui berbagai program digitalisasi layanan keimigrasian.
Beberapa kebijakan yang menonjol antara lain pengembangan layanan e-Visa, perluasan penggunaan autogate di bandara internasional, serta penyederhanaan berbagai prosedur pelayanan paspor dan izin tinggal.
Langkah tersebut sempat mendapat apresiasi karena dinilai mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi keimigrasian.
Baca Juga: Rumah Wamen Imipas Silmy Karim Digeledah KPK, Tiga Mobil Penyidik Keluar Tengah Malam
OTT Imigrasi Jakarta Barat
Dalam operasi yang dilakukan KPK, sebanyak 17 orang diamankan. Mereka terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) serta sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen.
Sejumlah pejabat imigrasi yang turut diamankan antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Saffar Muhammad Godam yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi.
KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia, kendaraan, dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan menyampaikan konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang terlibat setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.(*)
Editor : Thomas Priyandoko