KALTIMPOST.ID,SURABAYA—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) secara resmi meluncurkan petisi online mendesak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tegas ini diambil menyusul runtuhnya kredibilitas program pasca-penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan penggeledahan kantor BGN atas dugaan korupsi.
Hingga Senin (8/6/2026) pukul 10.00 WIB, gerakan digital yang diinisiasi melalui akun Instagram @bem_unair ini telah berhasil menggalang dukungan masif, menembus 26.727 tanda tangan terverifikasi dalam waktu singkat.
Baca Juga: Anderiy Mulai Ngantor di KONI Kaltim, SIWO PWI Kecewa Tak Terakomodasi
Presiden BEM Unair, Rizqi Senja, menegaskan bahwa penetapan status tersangka dan penahanan Kepala BGN menjadi hantaman keras sekaligus indikator valid bahwa program strategis nasional tersebut mengalami masalah sistemik yang serius.
"Kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri ini. Titik utamanya ketika Kepala BGN dicopot (dan menjadi tersangka). Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah," kata Senja saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Modus Baru Penipuan CPNS 2026, Data Pribadi Bisa Dicuri Lewat Link Palsu
Tiga Dosa Besar Program MBG Versi Mahasiswa
Dalam tuntutan tertulisnya, BEM Unair menggarisbawahi tiga masalah krusial di lapangan yang menjadi dasar penolakan mereka. Dugaan korupsi dan mark-up anggaran dengan penangkapan kepala BGN memperkuat indikasi adanya praktik rasuah, pembengkakan anggaran, serta mark-up dalam pengadaan barang dan jasa yang menguras APBN.
Krisis keamanan pangan (keracunan massal) dalam hal ini mahasiswa menyoroti puluhan ribu siswa di berbagai daerah yang dilaporkan mengalami keracunan makanan akibat implementasi MBG yang buruk. Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai hanya menganggap korban sebagai komoditas statistik.
Baca Juga: Kapan Libur Sekolah 2026 Dimulai? Simak Jadwal Lengkap dan Terbaru di Sini
Salah sasaran distribusi karena program ini dinilai tidak efisien karena turut menyasar wilayah perkotaan yang tingkat ekonominya relatif mandiri, alih-alih berfokus pada wilayah miskin ekstrem.
Ultimatum Penguasa dan Solusi Alternatif
Senja menambahkan, petisi ini bergulir cepat berkat atensi publik yang sangat tinggi, di mana unggahan seruan tersebut telah mencapai 1,7 juta insight di media sosial dalam satu hari. Petisi ini sengaja dibuka sebagai bentuk ultimatum publik agar penguasa menyadari keresahan di akar rumput.
Meski menuntut penghentian total, BEM Unair tetap menawarkan jalan tengah sekiranya pemerintah bersikeras melanjutkan program ini. Mahasiswa mendesak adanya reformasi total dengan mengubah sasaran fokus hanya untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Kalau tujuan utamanya peningkatan gizi, kenapa tidak difokuskan ke daerah 3T yang benar-benar memerlukan? Di perkotaan, gizinya sudah jauh lebih baik. Daripada makan dari MBG (yang bermasalah), lebih baik mereka makan dari keluarga mereka sendiri," kata Senja.
BEM Unair menyatakan akan terus mengawal kasus korupsi di internal BGN dan mendesak transparansi serta akuntabilitas penuh sebelum program tersebut kembali dipaksakan berjalan.(*)
Editor : Thomas Priyandoko