KALTIMPOST.ID, Yogyakarta — Forum Ekonomi Regional (FER) Jawa 2026 diselenggarakan di Auditorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 4 Juni 2026. Kegiatan yang digelar Kabar Grup Indonesia bersama UIN Sunan Kalijaga ini mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, lembaga keuangan syariah, media, dan generasi muda untuk memperkuat ekosistem halal serta mempersiapkan implementasi kebijakan wajib halal pada Oktober 2026.
Mengusung tema “Penguatan Ekosistem Halal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah nasional.
Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa ekonomi syariah kini menjadi instrumen penting pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada sertifikasi produk.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem halal mencakup penguatan rantai nilai halal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan industri halal nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, Stakeholder di Balikpapan Gelar Aksi Peduli Lingkungan
Nasaruddin menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan ekonomi syariah di masa depan. “Di dalam Al Quran sebetulnya halal itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ekosistem halal itu Halalan Toyyiban dan Mubarah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para pembicara sepakat bahwa konsep halal kini berkembang lebih luas dari sekadar jaminan produk. Halal dinilai telah menjadi bagian dari sistem nilai dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi modern.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Noviar Rahmad mengatakan bahwa halal mencerminkan kejujuran, kualitas layanan, dan keberlanjutan usaha. Menurutnya, konsep tersebut mampu menghubungkan sektor produksi, konsumsi, inovasi, pembiayaan, hingga gaya hidup masyarakat.
“Dengan demikian halal bergerak menjadi ekosistem nilai, ekosistem kepercayaan, dan ekosistem ekonomi,” kata Noviar menyampaikan pandangan Sri Sultan.
Sementara itu, CEO Kabar Grup Indonesia Upi Asmaradhana menyebut forum ini sebagai bentuk partisipasi media dalam mendukung pembangunan nasional. Ia berharap dialog yang terbangun dapat menghasilkan gagasan dan kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Sebuah upaya yang kami lakukan sebagai wujud partisipasi media dan masyarakat untuk memberi hal-hal yang bisa kita sumbangkan buat republik ini,” ujar Upi.
Dari kalangan akademisi, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan menilai ekonomi syariah dapat menjadi instrumen transformasi sosial. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan ekosistem halal yang terintegrasi mulai dari regulasi, sertifikasi, pembiayaan, riset, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Praktik pengembangan ekosistem halal juga dibagikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menjelaskan bahwa Jawa Timur telah membangun sistem halal yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Khofifah mengungkapkan seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Jawa Timur kini telah bersertifikat halal. Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rantai produksi pangan halal berjalan secara menyeluruh.
“Dari nol RPH halal, sekarang semua RPH di Jawa Timur sudah halal,” katanya.
Menurut Khofifah, prinsip halal harus diterapkan sejak sumber bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) sebagai bagian dari penguatan rantai pasok halal.
Baca Juga: Modus Ritual Buka Aura, Dukun Gadungan Gasak Emas Korban saat Mandi
Forum juga membahas kesiapan Indonesia menghadapi implementasi kebijakan wajib halal pada Oktober 2026. Diskusi menghadirkan pelaku usaha, akademisi, lembaga edukasi halal, dan sektor keuangan syariah untuk membahas tantangan serta peluang yang akan dihadapi.
Director of Commerce, Corp Strategy, IT & Ops Support PT Ethos Kreatif Indonesia Andik Duana Putra mengulas kesiapan dunia usaha menghadapi kebijakan tersebut. Sementara itu, Managing Director Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI) Roy Renwarin menekankan pentingnya edukasi dan literasi halal yang berkelanjutan.
Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga Dr. Imelda Fajriati menyoroti peran perguruan tinggi dalam pengembangan SDM dan inovasi halal. Dari sektor keuangan, Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Yogyakarta Muhamad Syafiudin menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dan digitalisasi untuk memperkuat ekosistem halal nasional.
Sebagai tindak lanjut forum, Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI) bersama Kabar Jawa meluncurkan program HALAL TALK 2026. Program ini akan digelar setiap minggu hingga Desember 2026 sebagai wadah edukasi dan diskusi mengenai ekonomi syariah serta pengembangan ekosistem halal Indonesia.
Melalui forum dan program lanjutan tersebut, para pemangku kepentingan berharap sinergi nasional dapat semakin kuat. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang penerapan wajib halal Oktober 2026.
Editor : Agus Prayitno