KALTIMPOST.ID,BANDAR LAMPUNG-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menggelar aksi ekstrem jahit mulut saat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Lampung, Kamis (11/6/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras sekaligus upaya menyampaikan lima tuntutan langsung kepada kepala negara.
Salah satu peserta aksi, Dzaky Oktarian, menyatakan bahwa metode jahit mulut dipilih karena berbagai demonstrasi konvensional sebelumnya dinilai gagal mendorong perubahan kebijakan dari pemerintah.
"Sudah banyak aksi dilakukan, tetapi belum ada yang benar-benar sampai menjadi kebijakan. Harapannya dengan jahit mulut ini bisa lebih diperhatikan," ujar Dzaky yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Kamis (11/6).
Baca Juga: Menang Uji Coba 2-1 atas Nigeria, Portugal Tatap Piala Dunia Beriring Frustrasi Cristiano Ronaldo
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama. Salah satu poin krusial yang didesak adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok super kaya di Indonesia untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami melihat ada sekitar 50 orang terkaya di Indonesia. Pajak kekayaan bisa menjadi tambahan pemasukan negara di tengah kondisi APBN yang sedang defisit," tambah Dzaky.
Baca Juga: Panas Jelang Kick-Off, Bos FIFA Jawab Kritik Tiket Mahal Piala Dunia 2026
Selain reformasi pajak, LMND Lampung juga menuntut pemerintah mewujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, gratis, dan demokratis. Mereka menilai biaya pendidikan tinggi saat ini masih menjadi beban berat bagi mayoritas masyarakat.
Aksi yang sempat viral di media sosial ini sengaja dirancang dari hasil diskusi bersama untuk memantik kembali semangat pergerakan mahasiswa yang lebih luas dalam mengawal kebijakan publik.
Terkait kunjungan presiden, Dzaky menyampaikan kritik tajam terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo belakangan ini. Ia meminta kepala negara untuk lebih terbuka terhadap aspirasi dan tidak anti-kritik.
"Kami melihat beberapa pidato terakhir terkesan arogan. Yang ingin saya sampaikan, kurangi arogannya dan terima kritik," tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Kubar Libatkan Kelompok Rentan dalam Penyusunan RKPD 2027 demi Pembangunan Inklusif
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi berharap pihak Istana maupun pemerintah daerah bersedia membuka ruang dialog resmi guna membahas tuntutan-tuntutan tersebut demi penguatan demokrasi di Indonesia.(*)
Editor : Thomas Priyandoko