KALTIMPOST.ID - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penggunaan energi alternatif sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus pemerintah adalah mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair (LPG) ke gas alam terkompresi (CNG), yang dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan efisiensi sektor energi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas sektor energi dan hilirisasi bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai alternatif energi yang dapat mendukung kebutuhan nasional dalam jangka panjang.
Menurut Bahlil, perkembangan situasi global menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk mempercepat diversifikasi sumber energi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi Indonesia sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat faktor eksternal.
Peralihan LPG ke CNG Jadi Prioritas Pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa percepatan peralihan dari LPG ke CNG menjadi fokus utama pemerintah dalam pengembangan energi alternatif saat ini. Program tersebut dinilai mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
Dalam keterangannya kepada wartawan setelah rapat, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta jajarannya segera mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif," dilansir dari Antaranews.com, Jumat (12/6).
Ia juga menegaskan fokus utama yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. "Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," kata Bahlil.
Selain membahas energi alternatif, rapat juga menerima laporan terkait penataan izin pertambangan serta perkembangan sektor hilirisasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Harga BBM dan LPG Subsidi Dipastikan Tidak Berubah
Di tengah kenaikan harga energi global dan penyesuaian harga BBM non-subsidi, pemerintah memastikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tetap dipertahankan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadi penerima manfaat subsidi energi.
Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana perubahan harga untuk energi bersubsidi. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
Ia menyampaikan, "Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada."
Terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah masih mengevaluasi berbagai opsi yang memungkinkan untuk menjaga keseimbangan antara kondisi pasar dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, perhatian utama tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan subsidi.
Bahlil menegaskan, "Kita lagi meng-exercise semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi."
Sementara itu, pemerintah juga memastikan kondisi pasokan energi untuk pembangkit listrik nasional masih berada dalam kondisi aman. Stok batu bara yang menjadi bahan bakar utama sejumlah pembangkit listrik dinilai masih mencukupi kebutuhan operasional.
Bahlil membantah anggapan bahwa terjadi kelangkaan batu bara yang dapat mengganggu pasokan listrik nasional. Menurutnya, persoalan yang sempat terjadi di beberapa daerah lebih disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit.
Ia mengatakan, "Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 ton, dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya."
Pemerintah juga berupaya mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat kembali memperoleh layanan listrik secara normal tanpa adanya pemadaman.
Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengatasi persoalan tersebut dengan menyatakan, "Kami upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman."
Melalui percepatan penggunaan energi alternatif, stabilitas harga energi bersubsidi, serta jaminan pasokan listrik nasional, pemerintah berharap ketahanan energi Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung.***
Editor : Dwi Puspitarini