KALTIMPOST.ID, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang selama ini tidak aktif karena memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.
Rencana ini diperkirakan akan menyasar jutaan peserta BPJS Kesehatan yang tercatat menunggak iuran dalam jangka waktu panjang. Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran.
"Kebijakan ini diharapkan dapat membantu peserta yang terkendala tunggakan agar kembali memperoleh perlindungan kesehatan," demikian tujuan yang tengah dibahas pemerintah.
Meski demikian, hingga saat ini program pemutihan tunggakan belum resmi diterapkan. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan masih menyelesaikan berbagai aspek teknis dan regulasi yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pelaksanaan program tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
"Belum ditandatangani, kita masih menunggu keputusan pemerintah," kata Prihati.
Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun mekanisme rinci terkait penghapusan tunggakan iuran tersebut.
Dalam skema yang sedang dikaji, peserta yang memenuhi persyaratan tertentu berpotensi memperoleh penghapusan tunggakan sehingga status kepesertaan mereka dapat diaktifkan kembali. Program ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melunasi iuran yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memastikan lebih banyak warga memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
"Program ini diharapkan menjadi solusi bagi peserta yang selama ini terkendala tunggakan sehingga tidak dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara maksimal."
Meskipun ada rencana penghapusan tunggakan, peserta tetap diwajibkan membayar iuran secara rutin setelah kepesertaannya aktif kembali. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan program JKN dalam jangka panjang.
Selain itu, peserta kemungkinan akan diminta melakukan pembaruan data atau registrasi ulang sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Mekanisme dan syarat lengkapnya masih menunggu pengumuman resmi.
Prihati menegaskan bahwa BPJS Kesehatan saat ini masih menunggu dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program tersebut.
"Belum ditandatangani, kita masih menunggu keputusan pemerintah," tegasnya.
Sampai pertengahan Juni 2026, belum ada tanggal pasti kapan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan mulai diberlakukan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun BPJS Kesehatan agar tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Editor : Ilmidza