KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, besaran insentif tidak lagi disamaratakan Rp 6 juta per hari seperti sebelumnya.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi dilakukan setelah pemerintah memperoleh data pasti jumlah penerima manfaat di setiap dapur MBG.
Menurutnya, kebijakan lama dinilai kurang efisien karena seluruh SPPG menerima nominal yang sama, tanpa melihat jumlah penerima layanan.
Baca Juga: Jokowi Pilih Jalan Kaki Saat Rumahnya Dipadati Warga, Antrian Mengular Sejak Pagi
“Kalau nanti data penerima manfaat sudah final, tentu insentifnya akan disesuaikan. Tidak semua dapur mendapatkan angka yang sama,” ujarnya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).
Agustina menjelaskan, sebelumnya dapur dengan 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif setara dengan dapur yang melayani hingga 1.500 orang. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara.
BGN kini mempertimbangkan penataan ulang sistem distribusi dapur MBG, termasuk kemungkinan penggabungan beberapa SPPG di daerah yang jumlah penerimanya relatif sedikit.
Selain jumlah penerima manfaat, evaluasi juga akan menyasar kualitas makanan yang dihasilkan setiap dapur. Pemerintah ingin memastikan standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas layanan benar-benar terpenuhi sebelum insentif diberikan.
“Bukan hanya soal output jumlah makanan, tetapi juga kualitas dan keamanan pangannya,” tegasnya.
Baca Juga: Isi 14 Poin Perdamaian Iran-AS: Dana Rekonstruksi Rp5.316 Triliun Disiapkan Negara Arab
BGN berharap skema baru tersebut membuat penggunaan anggaran program MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi pemborosan keuangan negara di masa mendatang.
Editor : Uways Alqadrie