KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, memicu polemik.
Mantan aktivis reformasi 1998 itu mendapat kritik keras dari sejumlah mahasiswa yang menudingnya telah meninggalkan semangat perjuangan reformasi sejak bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum yang berlangsung pada Senin (15/6), Budiman bahkan diteriaki sebagai “pengkhianat reformasi”. Namun tudingan tersebut langsung dibantah olehnya.
Baca Juga: Gempa M 6,7 Sulawesi Tengah Telan 1 Korban Jiwa, Ratusan Warga dan Puluhan Rumah Terdampak
Menurut Budiman, keterlibatannya dalam pemerintahan saat ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Ia menilai sistem demokrasi yang melahirkan pemerintahan hasil Pemilu 2024 justru merupakan buah dari perjuangan reformasi yang dahulu ia ikut perjuangkan.
“Pemilu dan demokrasi adalah hasil dari reformasi. Kebetulan pasangan yang menang adalah Prabowo-Gibran. Di mana letak pengkhianatannya kalau saya masuk ke pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi?” ujarnya sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa (16/6).
Budiman mengaku heran dengan cap pengkhianat yang diarahkan kepadanya. Ia mempertanyakan ukuran yang digunakan untuk menilai dirinya telah meninggalkan cita-cita reformasi.
Dalam kesempatan itu, Budiman juga menceritakan dialognya dengan salah seorang mahasiswa yang mengaku pernah mengaguminya ketika masih aktif sebagai pejuang rakyat kecil.
Mahasiswa tersebut, kata Budiman, menyampaikan kekecewaan karena menilai dirinya kini telah meninggalkan kelompok miskin setelah menduduki jabatan di pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Budiman menegaskan kehidupannya tidak mengalami banyak perubahan sejak menjadi pejabat negara.
“Saya bilang, biasa saja menjadi menteri Prabowo. Kehidupan saya tidak banyak berubah secara material. Dan saya tetap setia mengurusi persoalan kemiskinan, mulai saat menjadi aktivis, anggota DPR, hingga sekarang berada di eksekutif,” katanya.
Baca Juga: Peta Caketum PBNU 2026: Gus Yahya, Nasaruddin Umar hingga Cak Imin Masuk Bursa Muktamar NU
Meski mengaku tidak mengalami perubahan berarti secara materi, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya peningkatan nilai kekayaan Budiman Sudjatmiko jadi Rp7 miliar.
Kenaikan harta tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan di media sosial, terutama setelah pernyataannya yang menyebut kondisi hidupnya tidak banyak berubah sejak menjabat di pemerintahan.
Editor : Uways Alqadrie