KALTIMPOST.ID - Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, di angka Rp15.700 per liter.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah tantangan ekonomi dan melonjaknya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Kepastian ini menjadi jawaban utama atas kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Keputusan untuk tidak menaikkan harga Minyakita didasari oleh prioritas kerja Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas harga pangan sebagai hal utama. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau adalah hal yang tidak bisa ditawar.
"Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET Minyakita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Muhammad Qodari, dilansir dari Akurat.co, Selasa (23/6).
Pemerintah menegaskan bahwa mereka mendengar dan memahami beban ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini, sehingga stabilitas harga menjadi kebijakan yang krusial.
Fokus Penguatan Distribusi dan Kedaulatan Pangan
Selain mengunci harga agar tetap murah, pemerintah kini mengalihkan fokus pada jaminan ketersediaan pasokan di lapangan. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan Minyakita sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah berkomitmen memperlancar rantai pasok agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pedagang eceran.
"Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik," Menurut Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Melalui pengelolaan distribusi yang tepat, langkah menjaga stabilitas harga pangan ini diharapkan tidak hanya melindungi kantong masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan ketahanan dan penegakan kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.***
Editor : Dwi Puspitarini