KALTIMPOST.ID,BANDUNG–Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda kembali bergulir panas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat secara resmi menyatakan setuju untuk membawa usulan perubahan nama tersebut ke tahapan legislasi resmi.
Kesepakatan dan dukungan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (2/7/2026). Seluruh fraksi yang hadir dilaporkan memberikan lampu hijau agar aspirasi ini ditindaklanjuti.
Baca Juga: Sadis! Daging Tapir yang Dibantai di Lampung Ternyata Dimasak Rica-Rica dan Dibagikan ke Warga
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, memastikan bahwa hasil rapat telah menyepakati agar usulan tersebut diproses melalui mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen.
"Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi," tegas Rahmat usai rapat.
Baca Juga: Viral Pembantaian Tapir di Lampung, Empat Pelaku Akhirnya Diringkus Polisi
Rahmat menambahkan, tahapan selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme internal DPRD Jabar. Pembahasan ke depan bisa bergulir melalui penyusunan naskah akademik, pembentukan panitia khusus (Pansus), maupun pendalaman secara komisional di Komisi I.
Mengembalikan Eksistensi Sunda yang 'Hilang'
Baca Juga: Sering Susah Tidur? Coba Luangkan Waktu untuk Berkebun, Ternyata Bisa Tingkatkan Kualitas Tidur
Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan bahwa usulan pergantian nama ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Langkah ini merupakan ikhtiar besar untuk mengembalikan eksistensi Sunda yang dinilai perlahan hilang dari peta administrasi Indonesia.
Secara geologis dan historis, istilah Sunda sangatlah besar—mencakup Paparan Sunda, Sunda Besar, hingga Sunda Kecil. Secara sejarah, wilayah Tatar Sunda pun membentang luas mulai dari Banten hingga Sungai Cipamali (perbatasan Jabar dan Jawa Tengah saat ini), termasuk Jakarta.
Baca Juga: MK Tegaskan ASN Wajib Siap Ditempatkan di Seluruh NKRI, Gugatan Aturan Mutasi Ditolak
"Tapi sekarang secara administratif, nama Sunda itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda mempunyai kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri," ujar Ganjar.
Menurutnya, penguatan identitas ini pada ujungnya dapat membangun perekonomian, memicu semangat, hingga mendongkrak etos kerja masyarakat.
Baca Juga: KATINGAN BERDARAH: Kanit Narkoba Gugur Diserang, Komisi III DPR Desak Polri Sikat Habis Pelaku!
Perjuangan Panjang Sejak 2013
Ganjar mengungkapkan bahwa gerakan untuk mengubah nama provinsi ini sebenarnya bukan barang baru, melainkan sudah diperjuangkan sejak tahun 2013 silam. Selama 13 tahun berjalan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah munculnya kekhawatiran bahwa perubahan nama akan memicu gelombang tuntutan pemekaran wilayah.
"Banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," kata Ganjar.
Baca Juga: Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Tak Naik hingga September 2026
Pihaknya mengapresiasi respons positif dari DPRD Jabar yang mulai membuka ruang lebar bagi usulan ini, meskipun ia mengakui jalan menuju ketetapan resmi masih sangat panjang.
Jika usulan ini terus mulus di tingkat legislatif daerah hingga ke pusat, peta administrasi Pulau Jawa dipastikan akan berubah dengan lahirnya nama Provinsi Sunda menggantikan Jawa Barat.(*)
Editor : Thomas Priyandoko