KALTIMPOST.ID,NUNUKAN–Kekecewaan mendalam atas minimnya progres pembangunan infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), memicu gelombang protes serius dari masyarakat adat setempat. Menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 mendatang, santer berembus isu bahwa sebagian warga enggan melaksanakan upacara maupun perayaan HUT RI sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan adanya riak-riak kekecewaan dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat perbatasan tersebut. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk dan minimnya respons konkret dari negara membuat warga mulai lelah dengan janji-janji pembangunan.
Baca Juga: Sereh Wangi Mengubah Lahan Pasir Pascabanjir di Desa Pulu Menjadi Sumber Ekonomi Baru
"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," ungkap Meskanter, dikutip Senin (13/7/2026).
Meskanter menegaskan bahwa tuntutan masyarakat di garda terdepan NKRI ini sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka hanya mendambakan akses jalan yang layak untuk beraktivitas sehari-hari, seperti berkebun, menjual hasil tani, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pembiaran yang berpotensi mengikis rasa nasionalisme warga perbatasan di masa depan.
Baca Juga: Jamin Keamanan Program Gizi, Polres PPU Uji Klinis 1.311 Porsi Makanan di SPPG Kemala Bhayangkari
"Saya tidak menjamin ini suatu saat ya, di setiap wilayah perbatasan ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini akan meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," tegas Meskanter mengingatkan.
Senada, Camat Krayan Induk, Roni Firdaus, menilai ancaman boikot perayaan tersebut sebagai bentuk ekspresi frustrasi yang wajar dari masyarakat. Roni menyadari warga merasa kecewa karena pembangunan di beranda terdepan negara ini terkesan berjalan di tempat.
Baca Juga: Ingin Lambung Tetap Sehat? Hindari 3 Kebiasaan Makan yang Sering Dianggap Sepele
"Saya pikir itu tidak masalah karena mereka melihat situasi yang ada, betul semacam protes kepada pemerintah. Mereka merasa kecewa. Berpuluh tahun negara ini merdeka, tapi kondisinya masih seperti tidak merdeka," ujar Roni.
Kendati memaklumi kekecewaan warganya, Roni menegaskan bahwa pihak kecamatan beserta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat dipastikan tidak akan mengikuti langkah boikot tersebut. Pihak pemerintah kecamatan berkomitmen untuk tetap menggelar upacara dan perayaan kemerdekaan.
Baca Juga: Perkuat Budaya HSSE, PLTGU Tanjung Batu Kerja Sama dengan KKN Unmul Gelar Program SIGAP
Menurut Roni, peringatan HUT RI sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat, wujud rasa syukur, serta kewajiban mutlak bagi seluruh wilayah dalam bingkai NKRI yang tidak bisa ditawar lagi.(*)
Editor : Thomas Priyandoko