KALTIMPOST.ID, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi kemandirian dan transisi energi nasional melalui hilirisasi serta penguatan industri dalam negeri. Langkah strategis ini salah satunya ditopang lewat optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa diversifikasi energi menjadi krusial di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Kehadiran program mandatori B50 serta rampungnya proyek perluasan kilang (RDMP) Balikpapan oleh Pertamina diproyeksikan mampu menyetop ketergantungan Indonesia terhadap pasokan solar impor.
"Berkat penerapan B50 dan beroperasinya RDMP Balikpapan, kebutuhan solar kini dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri," ujar Airlangga saat menghadiri P3DN Summit di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Di saat yang sama, pemerintah menjaga keseimbangan dengan mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing sektor produktif. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, termasuk pemberlakukan harga khusus Solar senilai Rp15.000 per liter bagi armada kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 GT.
Airlangga menekankan bahwa sektor energi merupakan pilar paling mendasar bagi seluruh penggerak ekonomi, mulai dari sektor manufaktur hingga pemanfaatan teknologi digital. Keberadaan energi dan pasokan listrik yang stabil menjadi fondasi utama sebelum industri lainnya dapat berkembang.
Dorong Sinergi dan Peningkatan Komponen Lokal di Proyek Strategis
Mengenai komitmen P3DN, Airlangga mengapresiasi alokasi anggaran belanja Pertamina untuk produk domestik yang menembus angka Rp500 triliun. Meski begitu, ia memberikan catatan khusus terkait belanja modal (capex) sektor migas dan petrokimia yang dinilai masih didominasi oleh impor peralatan mesin, komponen listrik, hingga jasa rekayasa teknik (engineering).
Ia mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk segera melakukan rekayasa industri agar proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) skala nasional dapat digarap penuh oleh tenaga ahli dan vendor lokal.
Sebagai contoh, dalam penggarapan proyek migas lepas pantai Andaman di Aceh, Airlangga meminta agar wilayah Aceh dijadikan laying down area agar dampak ekonomi (multiplier effect) serta penyerapan tenaga kerja lokal berjalan optimal.
"Kita mendorong agar proyek ini dikerjakan oleh para insinyur Indonesia. Apalagi pabrikan dalam negeri sudah mampu memproduksi wellhead, valve, pressure vessel, hingga bahan kimia industri. Kemampuan ini harus dimaksimalkan," tegasnya.
Menutup keterangannya, Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini memiliki keunggulan kompetitif seperti harga energi yang terjangkau, ketersediaan tenaga kerja, serta berkembangnya ekosistem AI yang terbukti memicu lonjakan investasi di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Peluang keunggulan ini hanya bertahan dalam kurun 3 hingga 4 tahun ke depan sebelum peta industri global kembali berubah. Momen ini harus kita manfaatkan secepat mungkin, dan kuncinya ada pada penguatan kapasitas engineering serta produksi barang modal dalam negeri," pungkas Airlangga.
Editor : Ilmidza