KALTIMPOST.ID - 707 siswa diduga keracunan MBG menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN). Menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang, BGN langsung menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan sambil menunggu hasil investigasi.
Kasus 707 siswa diduga keracunan MBG juga mendorong BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Selain menghentikan sementara operasional dapur terkait, 707 siswa diduga keracunan MBG turut menjadi momentum bagi BGN untuk mempercepat pembenahan sistem pengawasan, termasuk penerapan sistem digital yang dapat memantau proses produksi makanan secara menyeluruh.
Baca Juga: MotoGP 2026 Memanas! Separuh Musim Tak Ada yang Benar-benar Aman di Puncak Klasemen
BGN Tegaskan Tidak Ada Toleransi terhadap Pelanggaran
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu (1/8/2026), Sudaryono menyampaikan komitmen tersebut secara langsung.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru memastikan zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan praktik-praktik penyimpangan. Tidak boleh lagi ada titip-menitip uang maupun pelanggaran lainnya," kata Kepala BGN Sudaryono, dilansir dari Akurat.co, Senin (3 Agustus 2026).
Ia juga meminta seluruh SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
"Kalau ada petugas yang tidak mau mengikuti SOP, seperti tidak mencuci tangan, tidak memakai sarung tangan atau masker, harus dikeluarkan. Ini menyangkut kesehatan dan nyawa seseorang, jadi tidak boleh ditoleransi," tegas Sudaryono.
Dapur MBG Karangturi Dihentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut awal, BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG Karangturi yang memasok makanan ke SMK Negeri 6 Semarang.
Selain penghentian operasional, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pengelola dapur, yayasan mitra, serta koordinator wilayah sambil menunggu hasil penyelidikan.
"Dapurnya kami suspend sambil menunggu hasil investigasi. Semua pihak yang terlibat juga kami beri peringatan," ujar Sudaryono.
Menurutnya, investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Dugaan sementara mengarah pada beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang, maupun kemungkinan makanan dimasak terlalu lama sebelum didistribusikan.
"Hasil laboratorium kami perkirakan keluar sekitar lima sampai tujuh hari kerja. Setelah itu baru bisa dipastikan penyebabnya," kata Sudaryono.
Ratusan Siswa dan Guru Dilaporkan Mengalami Gejala
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Jumat (31/7/2026). Jumlah tersebut terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang.
Mayoritas korban mengalami keluhan berupa pusing, mual, muntah, dan diare. Dari total tersebut, 13 orang menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas, sedangkan korban lainnya mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Dalam kunjungannya, Sudaryono juga mendatangi RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum untuk memastikan kondisi para korban yang masih menjalani perawatan.
BGN Percepat Sistem Digital untuk Pengawasan MBG
Insiden 707 siswa diduga keracunan MBG juga menjadi alasan BGN mempercepat penerapan sistem digital dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui sistem tersebut, seluruh tahapan produksi makanan akan terdokumentasi secara real time, mulai dari proses pemotongan bahan, waktu memasak, penggunaan bumbu, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurut Sudaryono, sistem ini diharapkan mempermudah proses pengawasan sekaligus mempercepat penelusuran apabila terjadi insiden keamanan pangan di kemudian hari.
"Kami sedang kebut penerapan sistem ini. Nanti semua proses, mulai kapan sayur dipotong, kapan dimasak, bahan apa yang digunakan, semuanya tercatat dan bisa dimonitor," pungkas Sudaryono.***
Editor : Dwi PuspitariniSumber : akurat.co