KALTIMOPOST.ID, Beban pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dipastikan bakal ditopang langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen menanggung pembayaran total kredit KDMP yang diperkirakan mencapai Rp 240 triliun, dengan pembacaan angsuran perdana yang dijadwalkan meluncur mulai September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, total plafon pinjaman Rp 240 triliun tersebut dialokasikan sebagai modal awal bagi sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Masing-masing koperasi mendapatkan kucuran pinjaman maksimal sebesar Rp 3 miliar dengan tenor pengembalian selama enam tahun.
"Iya, kita bayar utangnya. Itu kan Rp 240 triliun kreditnya, kira-kira setiap tahun di-stretch ke enam tahun. Jadi setiap tahun itu angsuran pokoknya sekitar Rp 40 triliunan, ditambah bunga sedikit," ungkap Purbaya dalam media briefing, Kamis (6/8).
Melalui skema tersebut, APBN tidak hanya menanggung beban bunga, tetapi juga melunasi kewajiban pokok kredit secara berkala hingga masa tenor berakhir. Purbaya optimistis langkah intervensi anggaran ini tidak akan merugikan keuangan negara maupun desa, melainkan menjadi stimulus penggerak roda ekonomi di tingkat tapak.
Menurutnya, keberadaan KDMP akan memberi dampak ekonomi langsung bagi warga perdesaan. Keuntungan yang didapat koperasi nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), sementara seluruh aset koperasi tercatat sebagai milik desa.
"Jadi tidak rugi-rugi banget desanya dan masyarakatnya. Kalau koperasinya maju, warga bisa makmur," terangnya.
Guna memastikan penyaluran dan pembayaran angsuran perdana pada September berjalan akuntabel, Kementerian Keuangan terus mematangkan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), himpunan bank milik negara (Himbara), serta BPI Danantara.
Editor : Ilmidza