KALTIMPOST.ID, Nasib dan kepastian status para guru honorer di tanah air mulai menemukan titik terang. Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah menggodok skema pengangkatan tenaga pendidik non-ASN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproyeksikan terealisasi pada 2027 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan, terdapat dua opsi utama yang sedang digodok intensif oleh pemerintah pusat terkait status kepegawaian para guru tersebut.
"Ya itu nanti masih dibicarakan ya, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah, cuma kemampuan daerah bagaimana?" ujar Tito usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (10/8).
Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, opsi pertama adalah mengangkat guru honorer menjadi ASN Daerah. Namun, opsi ini menyandarkan pada kekuatan fiskal tiap-tiap pemerintah daerah. Jika pendapatan daerah tidak memadai untuk menutup belanja pegawai, pemerintah pusat harus turun tangan memberikan suntikan dana.
"Kalau seandainya kemampuan daerahnya enggak kuat, ya mau enggak mau harus diberikan DAK nonfisik atau tambahan DAU kan," tegas Tito.
Sementara itu, opsi kedua yang disiapkan adalah menarik seluruh guru honorer menjadi ASN Pusat di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kendati demikian, skema ini membawa konsekuensi langsung pada porsi anggaran belanja negara.
"Nah, kalau seandainya ditarik menjadi ASN-nya pusat, berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran," pungkasnya.
Hingga kini, pemerintah masih terus memperhitungkan formulasi terbaik agar pengangkatan guru honorer pada 2027 mendatang tidak memberatkan keuangan daerah maupun pusat, sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan yang pasti bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.
Editor : Ilmidza