KALTIMPOST.ID - Desil belakangan ramai dibicarakan karena dikaitkan dengan rencana penataan BBM subsidi, terutama Pertalite. Pemerintah tengah mengkaji penggunaan data tingkat kesejahteraan untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Pembahasan desil 1-10 menjadi perhatian karena kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi disebut berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite. Mereka nantinya dapat diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Lantas, apa sebenarnya desil, bagaimana cara membaca desil 1-10, dan apakah angka tersebut otomatis menentukan seseorang bisa mendapatkan Pertalite atau bantuan sosial?
Baca Juga: Jangan Asal Isi Radiator Coolant, Ada 6 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Pemilik Kendaraan
Apa Itu Desil?
Desil adalah pengelompokan penduduk atau keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Masyarakat dalam suatu basis data dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 sampai desil 10.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga. Sebaliknya, semakin besar angkanya, semakin tinggi posisi kesejahteraannya dibandingkan kelompok lain dalam basis data yang sama.
Secara sederhana, jika 100 keluarga diurutkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi, sekitar 10 keluarga dengan posisi terbawah masuk desil 1. Sepuluh keluarga berikutnya masuk desil 2, dan seterusnya hingga desil 10.
Namun, desil 1-10 bukan label miskin atau kaya secara mutlak. Angka tersebut merupakan peringkat relatif berdasarkan data sosial-ekonomi.
Kondisi sebuah keluarga juga bisa berubah. Karena itu, status desil dapat ikut berubah ketika data diperbarui.
Mengenal Perbedaan Desil 1 sampai 10
Untuk memahami desil 1-10, pembaca dapat melihatnya sebagai urutan posisi kesejahteraan dari kelompok terbawah hingga kelompok teratas.
· Desil 1: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
· Desil 2: kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.
· Desil 3: kelompok yang masih berada dalam kondisi rentan.
· Desil 4: kelompok rentan dengan posisi sedikit lebih tinggi.
· Desil 5: kelompok menengah bawah.
· Desil 6: kelompok menengah.
· Desil 7: kelompok menengah atas.
· Desil 8: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
· Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif sangat tinggi.
· Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Perlu dicatat, pembagian tersebut merupakan gambaran posisi relatif. Dua keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, aset, kebutuhan, atau kondisi kehidupan yang persis sama.
Baca Juga: Jangan Abaikan Oli Mesin, Cuaca Ekstrem Bisa Mempercepat Penurunan Kualitas Oli
Kenapa Desil Dikaitkan dengan Pertalite?
Istilah desil kembali mencuat setelah pemerintah membahas penataan BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dalam skema yang tengah dikaji, kelompok desil 9 dan 10 menjadi perhatian karena berada pada posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. Kelompok tersebut berpotensi tidak lagi memperoleh subsidi Pertalite dan dapat diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Pemerintah juga menyebut sebagian besar konsumsi BBM subsidi masih berasal dari kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan evaluasi penyaluran subsidi dilakukan.
Salah satu skema yang dibahas adalah penggunaan sistem digital di SPBU untuk mencocokkan data konsumen. Jika suatu saat aturan tersebut diterapkan, sistem dapat digunakan untuk menentukan apakah konsumen masih memenuhi kriteria pembelian Pertalite bersubsidi.
Meski demikian, rencana tersebut perlu dibedakan dari aturan yang sudah berlaku. Pembatasan berdasarkan desil 1-10 dalam pembelian Pertalite masih merupakan bagian dari pembahasan kebijakan pemerintah.
Apakah Desil Otomatis Menentukan Penerima Bansos?
Tidak. Desil bukan nama program bantuan sosial dan tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos.
Data desil dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial. Namun, setiap program memiliki persyaratan, kuota, proses validasi, dan mekanisme penetapan penerima masing-masing.
Program seperti PKH dan BPNT atau Program Sembako, misalnya, dapat memprioritaskan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Penetapan akhirnya tetap mengikuti ketentuan program yang berlaku.
Artinya, berada di desil rendah tidak otomatis membuat seseorang menerima seluruh jenis bansos. Sebaliknya, berada di desil lebih tinggi juga tidak selalu berarti seseorang pasti tidak dapat menerima bantuan pemerintah.
Desil 1-4 Jadi Kelompok yang Perlu Diperhatikan
Dalam penargetan sejumlah program perlindungan sosial, desil 1-4 kerap menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Desil 1 berada pada posisi kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 2 juga masih termasuk kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi. Sementara desil 3 dan 4 masih dapat menjadi sasaran sejumlah program bantuan.
Namun, angka desil bukan satu-satunya pertimbangan. Kondisi keluarga, jumlah anggota rumah tangga, komponen bantuan, kuota, serta hasil verifikasi tetap dapat memengaruhi penetapan penerima.
Bagaimana dengan Desil 5?
Desil 5 berada di posisi tengah dan sering menimbulkan pertanyaan karena tidak termasuk kelompok dengan kesejahteraan terendah maupun tertinggi.
Keluarga yang berada di desil 5 tetap dapat menghadapi tekanan ekonomi, misalnya karena memiliki banyak tanggungan atau mengalami perubahan kondisi pekerjaan.
Karena itu, desil 5 tidak dapat langsung disebut sebagai kelompok yang pasti mendapatkan atau tidak mendapatkan bansos. Kelayakan tetap bergantung pada aturan masing-masing program.
Desil 6-10 Bukan Berarti Tak Bisa Mendapat Bantuan
Masuk desil 6-10 bukan berarti seseorang otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah.
Sejumlah program memiliki sasaran khusus yang tidak semata-mata didasarkan pada tingkat kesejahteraan. Bantuan untuk kondisi tertentu, seperti bencana, program daerah, pendidikan, atau kebutuhan khusus lainnya, dapat memiliki kriteria tersendiri.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan angka desil sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seseorang pasti mendapatkan atau kehilangan bantuan.
Cara Cek Desil
Masyarakat yang ingin mengetahui status data sosial-ekonominya dapat melakukan cara cek desil melalui kanal resmi pemerintah.
Salah satu jalurnya adalah layanan Cek Bansos Kementerian Sosial. Masyarakat dapat memasukkan data yang diminta, termasuk NIK sesuai KTP, kemudian mengikuti tahapan verifikasi yang tersedia.
Selain melalui layanan daring, pengecekan dan pembaruan data juga dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Jika menemukan data yang tidak sesuai, masyarakat dapat membawa dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga untuk mengajukan pembaruan data.
Yang Perlu Disiapkan Saat Mengecek Data
· NIK sesuai KTP.
· Kartu Keluarga.
· Data kependudukan yang masih sesuai.
· Dokumen pendukung apabila terdapat perubahan kondisi keluarga.
· Akses ke kanal resmi pemerintah.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap situs, aplikasi, atau pihak yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan layanan cara cek desil.
Kenapa Status Desil Bisa Berubah?
Status desil tidak bersifat permanen. Pemutakhiran data dapat menyebabkan posisi suatu keluarga berubah.
Perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, alamat, hingga data kependudukan dapat memengaruhi pemeringkatan.
Selain itu, karena desil merupakan peringkat relatif, perubahan kondisi keluarga lain dalam basis data juga dapat memengaruhi posisi sebuah keluarga.
Dengan demikian, seseorang yang sebelumnya berada di desil tertentu bisa saja masuk kelompok berbeda setelah data diperbarui.
Jangan Anggap Desil sebagai Label Tetap
Pembahasan desil 1-10 penting dipahami secara utuh agar masyarakat tidak keliru membaca status kesejahteraan.
Desil menunjukkan posisi relatif dalam basis data, bukan cap permanen bahwa seseorang miskin atau kaya. Angka tersebut juga tidak otomatis menjadi keputusan akhir mengenai penerimaan bansos maupun akses terhadap BBM subsidi.
Sementara untuk Pertalite, rencana penggunaan desil sebagai salah satu dasar pembatasan masih perlu mengikuti kebijakan pemerintah yang ditetapkan secara resmi.
Bagi masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai, langkah yang tepat adalah mengajukan pembaruan melalui kanal resmi. Dengan begitu, data dapat diperiksa dan diverifikasi sesuai kondisi terbaru.***
Editor : Dwi PuspitariniSumber : viva