KALTIMPOST.ID, Basuki Hadimuljono, kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengatakan, anggaran untuk pembangunan IKN tetap tersedia walaupun IKN tidak disebut secara khusus dalam 8 Program Prioritas Kebijakan Nasional (PKPN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Hal itu dibeberkan Basuki kala menanggapi tidak disebutkannya IKN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Basuki menuturkan, IKN jadi bagian dari pembangunan infrastruktur sehingga tidak perlu disebut secara terpisah dalam program prioritas pemerintah.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, tidak terpisah,” tutur Basuki.
Dana Pembangunan Mulai Cair
Basuki menyebut, dana yang dijanjikan Prabowo untuk pembangunan IKN senilai Rp 48 triliun mulai dicairkan.
“Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian, tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun,” terangnya.
Ia lantas menyebut, anggaran untuk IKN juga berpotensi mendapatkan tambahan pada 2027.
“Nanti akan ada Insya Allah ada tambahan di 2027,” katanya.
Siapkan Rp 500 Miliar
Tak hanya pembangunan, Otorita IKN turut menyiapkan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan sejumlah bangunan di IKN.
Basuki menyampaikan, beberapa bangunan yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah diserahkan kepada Otorita IKN.
Dengan penyerahan tersebut, Otorita IKN bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikan bangunan-bangunan tersebut.
“Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikannya. Dan kami siapkan itu,” ujarnya.
Ia menyebutkan anggaran yang disiapkan Otorita IKN tahun 2026 sekitar Rp 500 miliar.
“Sekitar Rp 500 miliar tahun ini,” tandasnya.
Editor : Hernawati