KALTIMPOST.ID, Hasil pemeringkatan desil belakangan ini memicu perdebatan publik. Banyak masyarakat yang memiliki gaji di bawah UMR, mepet UMR, atau bahkan sedang tidak bekerja, justru tercatat berada di desil 8, 9, atau 10. Di sisi lain, muncul kekeliruan anggapan bahwa masuk desil 10 menandakan seseorang tergolong sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.
Pada kenyataannya, status desil tidak diukur berdasarkan besar kecilnya gaji pribadi. Pemeringkatan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menilai kondisi sosial ekonomi keluarga secara menyeluruh.
1. Desil 10 Bukan Berarti Top 10 Persen Orang Terkaya
Sistem desil membagi peringkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana masing-masing kelompok mewakili sekitar 10 persen dari total populasi keluarga. Desil 1 menunjukkan 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara desil 10 berada di kelompok 10 persen teratas.
Pemeringkatan ini bersifat relatif terhadap populasi, bukan tolok ukur nominal kekayaan atau besaran gaji individu. Tidak ada rumus baku yang menentukan besaran gaji tertentu otomatis masuk ke angka desil tertentu.
2. Status Tidak Bekerja Tidak Otomatis Menurunkan Angka Desil
Unit analisis yang digunakan dalam DTSEN adalah berbasis keluarga, bukan individu. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dinilai berdasarkan kondisi ekonomi akumulatif dari keluarga tempat ia terdaftar.
Sebagai contoh, seorang lulusan baru yang belum bekerja namun tinggal bersama orang tua yang berpenghasilan dan memiliki rumah sendiri, akan tercatat mengikuti tingkat kesejahteraan keluarganya. Hal serupa berlaku bagi individu yang baru saja berhenti bekerja namun memiliki pasangan dengan penghasilan stabil.
3. Penilaian DTSEN Melibatkan 39 Indikator
Proses pemutakhiran dan ground check DTSEN memperhitungkan 39 variabel komprehensif yang terdiri dari 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga. Penilaian ini meliputi:
- Kondisi fisik dan status kepemilikan tempat tinggal
- Kepemilikan aset dan tempat usaha
- Akses sanitasi dan air bersih
- Tingkat pendidikan dan status pekerjaan anggota keluarga
- Riwayat kesehatan dan kondisi disabilitas
Dua keluarga dengan nominal pendapatan individu yang sama dapat memiliki angka desil berbeda apabila variabel kepemilikan aset, status rumah (kontrak atau milik sendiri), dan jumlah tanggungan keluarganya tidak sama.
4. Desil Berbeda dengan Batas Pengeluaran Bulanan
Angka desil tidak mencerminkan batas nominal pengeluaran bulanan suatu rumah tangga. Konsep ini juga berbeda dengan indikator Garis Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berbasis pengeluaran per kapita. Tingginya pengeluaran bulanan tidak serta-merta mengunci posisi keluarga di desil atas, begitu pula sebaliknya.
5. Implikasi Status Desil terhadap Penerimaan Bantuan Sosial
Data desil digunakan oleh pemerintah sebagai acuan penyaluran program bantuan sosial (bansos):
- Desil 1–4: Kelompok prioritas sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako.
- Desil 5: Kelompok sasaran pengusulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
- Desil 10: Berada di luar sasaran utama bansos regular seperti PKH dan Sembako.
Jika angka desil yang tercatat tidak sesuai dengan realitas ekonomi saat ini, hal tersebut umumnya disebabkan oleh data lama yang belum diperbarui. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat mengajukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa/kelurahan setempat, Dinas Sosial, atau aplikasi Cek Bansos resmi untuk diverifikasi ulang.
Editor : Ilmidza