KALTIMPOST.ID, Wacana pembatasan pembelian Pertalite kembali menjadi perhatian. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan yang sedang dibahas tersebut bukan berarti harga Pertalite akan dinaikkan. Fokus pemerintah adalah memperbaiki penyaluran subsidi agar tidak terlalu banyak dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai sudah mampu.
Salah satu opsi yang mencuat adalah menggunakan data tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari dasar penentuan penerima subsidi.
Lantas, siapa yang berpotensi terdampak, kapan aturan mulai berlaku, dan apakah akan ada batas pembelian Pertalite? Berikut gambaran berdasarkan pembahasan pemerintah sejauh ini.
Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Lagi Dapat Subsidi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan mengurangi atau menghentikan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi.
Salah satu skenario yang dibicarakan adalah kelompok yang masuk desil 9 dan 10 tidak lagi memperoleh subsidi Pertalite. Jika skema tersebut nantinya diterapkan, kelompok tersebut dapat diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 11 Agustus 2026.
Purbaya menegaskan bahwa pembahasan ini bukan mengenai kenaikan harga Pertalite. Pemerintah ingin mengatur kembali siapa yang berhak memperoleh manfaat subsidi.
Dengan demikian, istilah pembatasan Pertalite berdasarkan desil saat ini lebih tepat dipahami sebagai opsi kebijakan yang masih dikaji, bukan aturan yang sudah berlaku.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Secara sederhana, desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Setiap kelompok desil mencakup sekitar 10 persen keluarga. Dengan demikian, desil 9 dan 10 menggambarkan sekitar 20 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Penentuan desil juga tidak semata-mata berdasarkan jumlah pendapatan. Sejumlah indikator sosial dan ekonomi dapat menjadi bahan pengelompokan, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.
Jika skema subsidi berdasarkan desil benar-benar diterapkan, masyarakat yang berada di desil 9 dan 10 berpotensi menjadi kelompok yang tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite.
Pertalite Mulai Dibatasi Kapan?
Sampai saat ini belum ada tanggal resmi mengenai kapan pembatasan Pertalite akan diberlakukan.
Pemerintah masih menyusun mekanisme serta sistem yang dibutuhkan. Penerapan kebijakan juga disebut tidak akan dilakukan secara mendadak, tetapi dipersiapkan secara bertahap.
Artinya, masyarakat belum perlu menganggap pembatasan berdasarkan desil tersebut sudah berlaku. Ketentuan yang ada saat ini masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah.
Tanggal penerapan baru dapat dipastikan setelah pemerintah menetapkan skema dan aturan resminya.
Pertalite Akan Dibatasi Berapa Liter?
Selain soal siapa yang boleh menerima subsidi, pertanyaan mengenai jumlah pembelian Pertalite juga banyak muncul.
Namun, pemerintah sejauh ini belum menetapkan secara resmi berapa liter Pertalite yang nantinya boleh dibeli oleh setiap kendaraan atau pengguna.
Belum ada angka kuota harian maupun bulanan yang dapat dijadikan patokan.
Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai model pembatasan. Selain volume pembelian, faktor tingkat kesejahteraan dan karakteristik kendaraan juga masuk dalam pembahasan.
Karena itu, informasi mengenai batas liter Pertalite saat ini belum bisa dipastikan sampai aturan resmi diterbitkan.
Jenis Mobil Bisa Ikut Menentukan
Kebijakan pembatasan subsidi juga berpotensi mempertimbangkan jenis kendaraan yang digunakan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyoroti penggunaan BBM bersubsidi oleh pemilik kendaraan mewah. Kendaraan seperti BMW dan Mercedes-Benz menjadi contoh yang disebut dalam pembahasan mengenai ketepatan sasaran subsidi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mempertimbangkan data pemilik kendaraan, tetapi juga karakteristik kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
Dengan skema tersebut, bukan tidak mungkin nantinya terdapat kategori kendaraan tertentu yang tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite bersubsidi.
Namun, sampai sekarang belum ada daftar resmi kendaraan yang akan dikecualikan.
Pertalite Dibatasi Berdasarkan CC Berapa?
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai kapasitas mesin kendaraan atau CC.
Hingga pembahasan terbaru, pemerintah belum menetapkan batas kapasitas mesin yang secara otomatis membuat kendaraan tidak dapat membeli Pertalite bersubsidi.
Artinya, belum ada ketentuan resmi bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin di atas angka tertentu langsung dilarang menggunakan Pertalite.
Besaran CC, jenis kendaraan, maupun sistem pemeriksaan masih menunggu keputusan pemerintah.
Masyarakat sebaiknya tidak menjadikan informasi mengenai batas CC tertentu sebagai aturan resmi sebelum ketentuan tersebut benar-benar diumumkan pemerintah.
Mengapa Subsidi Pertalite Hendak Diperketat?
Pemerintah menilai penyaluran BBM bersubsidi masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran.
Subsidi yang semestinya membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang membutuhkan masih berpotensi dinikmati masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari mekanisme baru agar anggaran subsidi dapat digunakan secara lebih efektif.
Salah satu gagasan yang sedang dikaji adalah menghubungkan data kesejahteraan masyarakat dengan akses terhadap BBM bersubsidi.
Jika diterapkan, masyarakat yang dinilai sudah mampu diharapkan beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, subsidi dapat lebih difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan.
Namun, penerapan skema tersebut membutuhkan kesiapan sistem pendataan, teknologi, serta mekanisme verifikasi di lapangan.
Belum Ada Aturan Final
Untuk saat ini, rencana pembatasan Pertalite masih berada dalam tahap pembahasan. Desil 9 dan 10 disebut sebagai kelompok yang berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi, tetapi hal tersebut belum menjadi ketentuan final.
Selain kondisi ekonomi, karakteristik kendaraan juga berpotensi menjadi pertimbangan pemerintah.
Sementara itu, beberapa hal penting masih belum diputuskan, termasuk berapa liter Pertalite yang boleh dibeli, batas CC kendaraan, daftar mobil yang terdampak, serta tanggal resmi dimulainya pembatasan.
Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu aturan resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan mengenai siapa yang nantinya tidak dapat membeli Pertalite bersubsidi.
Yang jelas, arah kebijakan yang sedang dibahas adalah membuat penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran, bukan sekadar menaikkan harga Pertalite.
Editor : Ilmidza