KALTIMPOST.ID, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 tidak akan membebani anggaran negara. Meski menambah fasilitas baru, BGN mengoptimalkan alokasi dana yang sudah ada tanpa mengajukan suntikan anggaran tambahan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya melakukan penyesuaian anggaran internal untuk membiayai pembentukan dapur-dapur anyar tersebut. Dari total plafon anggaran BGN tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun, realisasi penyerapan saat ini telah mencapai sekitar Rp 117 triliun. Sisa dana yang ada dinilai masih sangat memadai untuk membiayai perluasan jangkauan program MBG.
"Operasional dapur baru tentu butuh biaya, tetapi kami sesuaikan dari alokasi yang ada. Insyaallah tidak perlu ada penambahan anggaran," ujar Sudaryono usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8).
Dalam rencana eksekusinya, BGN memprioritaskan penambahan dapur baru di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), lingkungan pondok pesantren, serta daerah-daerah yang hingga kini belum memiliki SPPG. Langkah penambahan ini merespons banyaknya aspirasi dari pihak sekolah, guru, hingga siswa yang mendesak agar program MBG segera menyapa wilayah mereka.
Sudaryono mengungkapkan, saat ini tercatat ada sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean untuk diaktifkan, dengan prioritas utama di wilayah 3T. Namun, proses aktivasi dapur baru tersebut tidak dilakukan pada bulan ini, melainkan dijadwalkan mulai berjalan pada September mendatang.
Penundaan sementara ini dilakukan karena BGN tengah berfokus melakukan pembenahan internal dan evaluasi terhadap sekitar 27.000 dapur yang sudah beroperasi. BGN memperketat standar tata kelola operasional dapur, salah satunya menyangkut kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin beroperasi bagi dapur MBG yang belum mengantongi sertifikasi kelayakan standar kesehatan tersebut.
Editor : Ilmidza