KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya penyesuaian syarat perekrutan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) khusus bagi suku Dayak pedalaman. Arahan tegas ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan TNI di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa evaluasi serta penyesuaian aturan masuk TNI bagi warga Dayak menjadi salah satu fokus utama bahasan Kepala Negara.
Baca Juga: Papar Film ‘No More Bets’, Kapolres PPU Ingatkan Anggota Satlantas Jauhi Judi Online
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal, antara lain penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI," kata Teddy dalam keterangan resminya, Minggu (30/8).
Kebijakan ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pemuda-pemudi Dayak di wilayah pedalaman Kalimantan untuk mengabdi kepada negara melalui jalur militer, sekaligus mengakomodasi karakteristik serta potensi kearifan lokal masyarakat adat.
Baca Juga: Jepang Kirim 3 Helikopter CH-47: Bantu Atasi Karhutla Kalimantan, Operasi Water Bombing 10 September
Selain kemudahan akses bagi warga Dayak, rapat intensif yang berlangsung hingga malam hari tersebut juga memetakan penanganan bencana nasional. Fokus pembahasan mencakup penanggulangan pascagempa di Flores (NTT), erupsi Gunung Merapi, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.
Guna mengantisipasi karhutla di wilayah Kalimantan, Presiden meminta jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) bergerak aktif melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat lokal.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak, Penumpang Domestik Bandara Sepinggan Balikpapan Turun 14 Persen
"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," tambah Teddy.
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BIN M. Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta Menristekdikti Brian Yuliarto.(*)
Editor : Thomas Priyandoko